Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Sementara Jakarta, dipastikan tetap sebagai Ibu Kota Negara. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan penetapan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diundangkan pada 30 Juni 2025. “Dengan terminologi ibu kota politik, ini bisa bermacam-macam. Pasti Pak Gubernur Lemhannas juga bisa menjabarkan bahwa transformasi pemindahan pemerintahan ini pasti tidak dilakukan secara keseluruhan […]
Tag: berstatus
Jakarta – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI resmi meminta penghentian seluruh hak keuangan dan fasilitas dua anggotanya, Eko Patrio dan Uya Kuya, yang saat ini berstatus nonaktif.
Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan permintaan penghentian gaji, tunjangan, serta fasilitas kedua legislator itu sudah diajukan ke Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan. “Ini bentuk tanggung jawab Fraksi PAN untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” ujar Putri, Rabu (3/9/2025). Kebijakan tersebut menyusul polemik aksi joget Eko Patrio dan Uya Kuya yang menuai kecaman publik hingga membuat keduanya dinonaktifkan dari keanggotaan DPR. Meski begitu, berdasarkan UU MD3 dan Tata Tertib DPR, anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memiliki […]
Judul: Posko Ormas GRIB Jaya di Lahan BMKG Dibongkar, Menteri ATR/BPN Tegaskan Tanah Berstatus Sah
Tangerang Selatan, 25 Mei 2025 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, yang diklaim oleh ormas GRIB Jaya, secara sah merupakan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Lahan tersebut berstatus sertifikat hak pakai atas nama BMKG dan tidak tercatat memiliki konflik atau sengketa hukum. “Tanah BMKG sertifikat Hak Pakai atas nama BMKG dan tidak ada catatan konflik dan sengketa,” ujar Nusron melalui pesan singkat, Minggu (25/5). Ia […]
LPSK Sesalkan Sopir Taksi Online Dituntut 15 Tahun Penjara Padahal Berstatus Justice Collaborator
TEMPO.CO, Jakarta – Muhammad Haryono, sopir taksi online yang menjadi tersangka usai melaporkan kasus polisi bunuh warga di Palangkaraya, dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menilai tuntutan itu mengabaikan hak justice collaborator (JC). Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, mengatakan Haryono sudah ditetapkan sebagai Justice Collaborator. Pada 29 April 2025, LPSK juga telah mengirimkan rekomendasi pemberian hak sebagai saksi pelaku yang bekerjasama kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepala Kejaksaan Negeri […]