Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai wajar jika penyelesaian utang proyek Whoosh menjadi tanggung jawab Danantara, bukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Said, proyek kereta cepat yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu awalnya merupakan kerja sama bisnis antar badan usaha (business to business), sebelum akhirnya diambil alih oleh pemerintah. Karena itu, kata Said, tanggung jawab keuangan dan risiko proyek seharusnya tetap menjadi bagian dari badan usaha yang terlibat. “Duduk soalnya begini, Whoosh […]
Tag: apbn
Purbaya Ogah Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Danantara Cari Opsi Terbaik
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh. Menanggapi hal ini, Danantara menyatakan akan mencari opsi pembayaran terbaik. COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan skema pembayaran utang masih dibahas dan akan mengikuti keputusan pemerintah. Ia memastikan banyak opsi yang bisa dipilih untuk menyelesaikan utang tanpa membebani APBN. Meski utang menjadi sorotan, Dony meyakinkan masyarakat bahwa kinerja operasional Whoosh tetap positif, melayani 20.000–30.000 penumpang per hari, dan EBITDA KCIC menunjukkan hasil yang […]
Minta Usulan Usia Pensiun ASN 70 Tahun Dikaji Ulang, Puan: Jangan Nanti Bebani APBN
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani mengatakan bahwa usulan terkait batas usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 70 tahun perlu dikaji ulang agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Jadi, apakah kajiannya itu sudah ada, dasarnya apa, satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025). Puan juga menyoroti perihal produktivitas ASN dalam melayani masyarakat saat usia pensiunnya diperpanjang. Menurut dia, hal yang penting dilakukan […]
