JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, merespons penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Paloh menegaskan partainya mendukung penegakan hukum, namun menyayangkan adanya ‘drama’ sebelum proses hukum dilakukan.
“NasDem selalu konsisten mendukung penegakan hukum. Tapi mengapa harus ada drama dulu sebelum penegakan hukum? Sesudahnya malah berharap amnesti. Itu tidak baik,” ujar Paloh usai pembukaan Rakernas NasDem, Jumat (8/8).
Paloh juga mempertanyakan penerapan asas praduga tak bersalah, dan menginstruksikan Fraksi NasDem di DPR agar Komisi III memanggil KPK untuk memperjelas definisi OTT. Menurutnya, publik kerap bingung karena seseorang langsung mendapat stigma OTT sebelum proses hukum berjalan.
Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ditangkap KPK pada Kamis (7/8) malam usai menghadiri Rakernas NasDem di Makassar. Ia dibawa ke Polda Sulsel untuk pemeriksaan sebelum diterbangkan ke Jakarta. OTT ini juga dilakukan di Jakarta dan Sulawesi Tenggara, dengan total tujuh orang lain yang turut diamankan, terdiri dari pihak swasta dan PNS.
Posting terkait:
Pagi Hari Demo Buruh di DPR, Jalan dan Transportasi Masih Lancar
Ribuan Buruh Gelar Demo di Depan DPR Jakarta, Warga Diimbau Antisipasi Lalu Lintas
Siswa SMA di Serang Koma Usai Dilempar Helm Polisi, Tingkat Kesadaran Hanya 3 Persen
Demo di Depan DPR Ricuh, Massa Blokir Tol Dalam Kota dan Bakar Ban
Demo DPR Ricuh, Massa Lempar Molotov hingga Blokir Tol Dalam Kota
Ribuan Buruh Gelar Demo di Depan DPR Jakarta, Warga Diimbau Antisipasi Lalu Lintas
Pengemudi Ojol Tewas Dilanggar Mobil Barracuda Brimob Saat Kericuhan Demo DPR
Jabar Larang Penjualan dan Penggunaan Knalpot Brong, Polrestabes Bandung Siap Tindak Tegas
