Survei KedaiKOPI Ungkap 80,7% Publik Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ini Sederet Alasannya

Direktur Eksekutif KedaiKOPI Hendri Satrio merilis hasil survei terkait persepsi publik tentang wacana pengangkatan Presiden kedua RI Soeharto dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi pahlawan nasional.

Hasilnya, kata dia, sebanyak 80,7 persen publik setuju apabila Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

“Sebanyak 80,7 persen mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, sementara yang tidak mendukung 15,7 persen dan yang tidak tahu 3,6 persen,” kata Hendri Satrio dalam paparan Survei Pengangkatan Pahlawan Nasional melalui akun YouTube Hendri Satrio Official, Sabtu (8/11/2025).

Dia memaparkan sejumlah alasan publik setuju dengan pengusungan Soeharto jadi pahlawan nasional. Sebanyak 78 persen orang mendukung dengan alasan Soeharto dianggap berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan.

Selain itu, 77,9 persen mendukung dengan alasan Soeharto dinilai berhasil melakukan pembangunan untuk bangsa.

Selanjutnya, 63,2 persen masyarakat mendukung karena menilai Soeharto berhasil menghadirkan sekolah dan sembako murah, dan 59,1 persen dengan alasan stabilitas politik yang baik.

Alasan 15,7% Publik Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Di sisi lain, ada 15,7 persen publik yang tidak mendukung penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Sebanyak 88 persen responden tidak mendukung Soeharto karena maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme selama masa jabatannya.

Kemudian 82,7 persen responden tidak mendukung karena Soeharto dianggap membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. 79,6 persen menolak karena Soeharto merupakan pelanggar HAM, sedangkan 61,3 persen beralasan Soeharto terlibat dalam kasus intimidasi beberapa pihak dalam peristiwa kontroversi.

Hendri Satrio menyebut hasil survei tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan gelar pahlawan untuk Soeharto.

Dia berharap seluruh pandangan masyarakat ini dapat diperhitungkan sehingga keputusan yang diambil pemerintah nantinya merupakan jalan tengah yang tepat.

“Ini adalah alasan alasan yang sangat krusial bagi sejarah Indonesia. Jadi dan ini harusnya bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam memutuskan nantinya. Jadi jangan hanya dilihat banyak yang setuju, tapi dilihat juga yang tidak setuju,” jelas Hendri Satrio.

Survei yang dilakukan Kedai Kopi dilakukan mulai 5 November 2025 hingga 7 November 2025. Jumlah responden sebanyak 1.213 orang, dengan rentang usia 17-60 tahun.

Alasan PDIP Minta Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Dikaji Ulang

Ketua DPP PDIP Yasonna H Laoly meminta usulan gelar pahlawan ke Presiden ke-2 RI Soeharto dikaji ulang. Menurut Yasonna, usulan tersebut menimbulkan kontroversi sangat tinggi.

“Sekarang terjadi pro kontra yang sangat besar ya. Jadi, reaksi-reaksi, kalau boleh ya kita berharap sebaiknya pemberian gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik lah,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 4 November 2025.

Menurut Yasonna, pemberian gelar harus dilandasi dengan semangat reformasi, oleh karena itu usulan pemberian gelar harus dikaji dengan matang.

“Keputusan MPR yang lalu dan semangat reformasi yang lalu. Ini gerakannya saya lihat kontroversinya sangat tinggi,” ungkapnya.

Yasonna menyarankan agar pemerintah untuk memberi penjelasan detail terkait usulan agar tak ingin timbul kontroversi ke depannya.

“Sebaiknya diberi penjelasan yang lebih sempurna karena ini tidak mudah. Jadi kalau pemberian gelar pahlawan nasional itu saya harap, kita berharap agar hati-hati lah,” katanya.

49 Calon Pahlawan Nasional

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan Fadli Zon menyampaikan usulan tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional bertambah dari 40 menjadi 49 nama. Adapun 40 tokoh dianggap telah memenuhi syarat mendapat gelar Pahlawan Nasional, sementara 9 nama lainnya usulan dari tahun sebelumnya.

“Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” kata Fadli Zon usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

Dari 49 nama itu, Fadli Zon menyampaikan kepada Prabowo bahwa ada 24 tokoh yang masuk daftar prioritas untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Dia tak menjelaskan secara rinci siapa saja 24 nama tersebut.

“Karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut, Dewan Gelar Tanda Kehormatan memerlukan, telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas,” ujarnya.

Menteri Kebudayaan itu menyampaikan Presiden kedua RI Soeharto masuk dalam daftar 49 nama calon Pahlawan Nasional yang dilaporkan kepada Prabowo. Dia menuturkan Soeharto telah tiga kali diusulkan menjadi Pahlawan Nasional dan kembali dipertimbangkan pada tahun ini.

“Nanti kita lihatlah ya (Soeharto). Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” jelas Fadli.

Sementara itu, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masuk daftar calon Pahlawan Nasional yang diseleksi Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. Selain itu, kata Fadli Zon, ada nama aktivis buruh perempuan yang gugur saat masa Orde Baru, Marsinah.

“Itu (Gus Dur) juga termasuk yang kita seleksi ya, semuanya saya kira memenuhi syarat juga,” ujar dia.

Menurut dia, nama Marsinah diusulkan oleh organisasi buruh untuk menjadi Pahlawan Nasional. Namun, nantinya Dewan Gelar tetap menyeleksi 24 nama yang masuk daftar prioritas sebelum ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional.

“Ya itu kan termasuk yang diusulkan juga ya, diusulkan oleh tokoh-tokoh buruh ya dan banyak juga organisasi buruh yang mendukung itu dan juga diusulkan dari pemerintah, kabupaten, kota, dari provinsi. Itu termasuk nama dari 49 nama itu,” tutur Fadli Zon.