Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah harus mengalokasikan tambahan anggaran subsidi energi hingga Rp 100 triliun untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Meski demikian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di level 2,9 persen.
Menurut Purbaya, pemerintah menggunakan asumsi harga minyak dunia yang relatif tinggi dalam penyusunan kebijakan fiskal, yakni rata-rata sebesar USD 100 per barel sepanjang tahun.
“Kita mindset dengan asumsi harga minyak tinggi terus, rata-rata USD 100 sepanjang tahun. Dengan kebijakan itu, defisitnya tetap terkendali di 2,9 persen,” katanya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Ia menambahkan, kondisi harga minyak global saat ini justru menunjukkan tren penurunan, sehingga memberikan ruang tambahan bagi pengelolaan fiskal.
“Sekarang sudah turun lagi. Kalau perang berhenti, kemungkinan harga minyak akan turun jauh lebih rendah dari level sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, total anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN tahun ini sebelumnya tercatat sekitar Rp381 triliun. Pemerintah masih akan melakukan perhitungan lebih lanjut untuk memastikan besaran final tambahan anggaran tersebut.
Dari sisi fiskal, tambahan subsidi energi diperkirakan hanya memberikan tekanan terbatas terhadap defisit, yakni sekitar 0,12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).