Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan skandal dalam penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan adanya praktik pengoplosan dan penyalahgunaan outlet fiktif dalam distribusi beras SPHP.
Dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Arief menjelaskan bahwa beras SPHP yang berasal dari impor dengan tingkat butir patah 5% yang seharusnya masuk kategori premium dioplos untuk memperoleh keuntungan lebih. “Ini yang tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Selain praktik pengoplosan, Bapanas juga menemukan banyak outlet penyalur SPHP yang ternyata fiktif atau tidak sesuai alamat. Padahal, outlet-outlet tersebut sebelumnya telah diverifikasi oleh dinas terkait. “Outlet-outlet itu tidak ada, alamatnya tidak sesuai dengan data,” ungkap Arief.
Untuk mencegah kejadian serupa, Bapanas berencana menunjuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai outlet resmi SPHP, dengan sistem distribusi yang terdigitalisasi. Bila ditemukan unsur pidana dalam kasus ini, Bapanas akan menyerahkannya ke Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Posting terkait:
Polisi Selidiki Temuan 39 Peluru di Kios Semarang, Dikirim ke Lab Forensik
Pemprov Jakarta Targetkan Proses Perizinan Selesai dalam 28 Hari
Pemprov DKI Jakarta Kaji Pembukaan Taman 24 Jam di Seluruh Wilayah Ibu Kota
Menteri ATR/BPN Tegaskan WNA Dilarang Miliki Tanah di Pesisir dan Pulau Kecil
Tom Lembong Ungkap Pernah Bahas Gejolak Harga Pangan dengan Jokowi, Jadi Saksi Kasus Impor Gula
Utang Pemerintah Capai Rp10.269 Triliun di Akhir 2024, Ekuitas Negara Masih Kuat
Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Tuai Pro dan Kontra, Pemerintah Minta Publik Bersabar
