Jakarta – Seruan aksi demonstrasi besar di Gedung DPR pada Senin (25/8/2025) ramai beredar di media sosial X dan WhatsApp. Aksi yang diinisiasi kelompok bernama Revolusi Rakyat Indonesia ini menyoroti isu tunjangan perumahan Rp50 juta bagi anggota DPR.
Namun, rencana tersebut belum mendapat konfirmasi dari elemen mahasiswa maupun buruh. Ketua KSPSI Jumhur Hidayat bahkan melarang anggotanya ikut serta karena tidak jelas siapa penggerak aksi dan apa tuntutan utamanya. Sementara itu, BEM SI Kerakyatan memastikan tidak akan turun ke jalan pada tanggal tersebut setelah menggelar aksi pada 21 Agustus lalu.
Aksi serupa yang awalnya direncanakan di Pati, Jawa Tengah, juga batal. Ahmad Husain Hafid, inisiator unjuk rasa jilid II yang menuntut mundurnya Bupati Pati Sudewo terkait kenaikan PBB hingga 250 persen, memilih berdamai dengan sang bupati.
Husain mengaku membatalkan aksi karena melihat adanya potensi penunggang politik di balik gerakan tersebut. Meski sempat dituding menerima imbalan dari Bupati Sudewo, ia menegaskan keputusannya diambil demi menjaga tujuan murni masyarakat.
Dengan demikian, dua rencana aksi besar pada 25 Agustus dipastikan batal digelar.