Liputan6.com, Jakarta – Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Israel dibantu Amerika Serikat (AS) berpotensi menjadi shock eksternal serius bagi dunia usaha di Indonesia, terutama melalui jalur energi dan logistik karena adanya Selat Hormuz ditutup.
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menjelaskan, kawasan tersebut merupakan episentrum produksi energi global sehingga setiap gangguan, termasuk penutupan Selat Hormuz, akan berdampak langsung pada stabilitas biaya produksi nasional.
Ia memaparkan, sekitar 30% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz dan lebih dari 20% perdagangan LNG global berasal dari kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Indonesia masih mengimpor sekitar 750–800 ribu barel minyak per hari, sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga energi global.
“HIPMI melihat eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang merupakan episentrum produksi energi global sebagai shock eksternal serius terhadap stabilitas biaya produksi nasional, khususnya melalui jalur energi dan logistik,” ujar Anggawira kepada Liputan6.com, Minggu (1/3/2026).
Menurutnya, setiap gangguan di kawasan tersebut akan langsung tercermin pada lonjakan harga minyak mentah dunia, dengan Brent berpotensi menembus di atas USD 100 per barel.
Kondisi tersebut juga akan mendorong kenaikan Indonesian Crude Price (ICP), meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi dalam APBN, serta memicu kenaikan ongkos logistik dan transportasi. Dampak lanjutannya adalah inflasi berbasis energi atau cost-push inflation yang akan membebani dunia usaha.
Anggawira menambahkan, tekanan ini paling terasa bagi sektor manufaktur, logistik, serta UMKM berbasis distribusi yang sangat bergantung pada kelancaran rantai pasok dan kestabilan harga energi.
“Bagi pelaku usaha, khususnya sektor manufaktur, logistik, dan UMKM berbasis distribusi, ini akan berujung pada peningkatan biaya operasional, penurunan margin usaha, serta ketidakpastian dalam perencanaan investasi jangka menengah,” pungkasnya.