Sejumlah Kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tuai Penolakan dari Kepala Daerah

Jakarta, 3 Agustus 2025 — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kebijakannya menuai penolakan dari para kepala daerah. Terbaru, larangan study tour bagi satuan pendidikan ditolak oleh lima kepala daerah, termasuk Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Wali Kota Cirebon Effendi Edo.

Penolakan muncul karena kebijakan tersebut dinilai terlalu sentralistik dan tidak disertai solusi konkret. Dadang menilai study tour memiliki nilai edukatif dan pengalaman emosional bagi siswa, selama dilaksanakan secara terarah dan atas persetujuan orang tua.

Selain larangan study tour, beberapa kebijakan Dedi lainnya juga mendapat penolakan, seperti:

• Jam Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB: Ditolak Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, yang memilih jam masuk berbeda berdasarkan jenjang pendidikan untuk mengurangi kemacetan.
• Siswa Nakal Masuk Barak Militer: Ditolak Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, yang lebih memilih pendekatan persuasif melalui Satpol PP.
• Larangan Rapat ASN di Hotel: Ditolak Farhan karena dinilai merugikan sektor pariwisata Kota Bandung. Rapat tetap digelar di hotel sebagai bentuk dukungan terhadap industri perhotelan.
• Larangan Siswa Membawa Ponsel ke Sekolah: Farhan juga menolak kebijakan ini dan mengusulkan pengaturan penggunaan ponsel agar tidak mengganggu proses belajar.

Para kepala daerah menilai semangat reformasi yang diusung Dedi Mulyadi patut diapresiasi, namun pelaksanaan kebijakan seharusnya mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik tiap daerah.