Indonesia tengah mengejar target swasembada pangan di saat Malaysia dan Jepang dihantam krisis beras.
Negeri Jiran tiba-tiba meminta stok beras Indonesia. Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tegas menolak permohonan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia YB Datuk Seri Haji Mohamad bin Sabu.
“Menarik, tadi (mentan Malaysia) menanyakan, ‘apa bisa kami (Malaysia) impor beras dari Indonesia?’. Saya katakan, untuk sementara kami menjaga stok dulu,” kata Amran dalam Konferensi Pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (22/4)
Mohamad mengakui ada niat mengimpor beras dari Indonesia. Ia menilai Indonesia punya teknologi lebih mahir dalam urusan pertanian ketimbang negaranya.
Bayangan krisis juga menimpa Jepang, yang dilaporkan mengimpor beras dari Korea Selatan (Korsel) untuk pertama kalinya sejak 1999. Beras dari Negeri Ginseng itu sudah tiba di Jepang pada Maret 2025 lalu.
Berdasarkan laporan The Guardian, impor mesti dilakukan Negeri Sakura untuk mengatasi lonjakan harga beras domestik. Harga beras yang ditanam di Jepang naik lebih dari dua kali lipat sejak 2024 lalu, permintaan produk impor pun tak terelakkan.
Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menilai langkah pemerintah menolak permintaan Malaysia sudah tepat. Pasalnya, cadangan beras milik Indonesia belum cukup kuat, apalagi untuk ekspor.
“Iya, (menolak permintaan Malaysia) sudah tepat. Meskipun tahun ini (2025) stok beras aman, tetapi belum cukup bila dibarengi ekspor. Lebih baik memperkuat cadangan beras di dalam negeri dulu.
Ia kemudian membedah bagaimana realita yang dihadapi Indonesia. Syaiful menyebut bulan ini memang sudah memasuki masa panen raya di beberapa daerah dan bakal berlanjut sampai Juni 2025 nanti.
Syaiful mencatat peredaran gabah di pasar alias penggilingan padi maupun serapan Bulog relatif aman. Ia meyakini kondisi di lapangan masih sesuai target, yakni antara 2 juta ton sampai 3 juta ton.
“Artinya, stok tersebut cukup untuk cadangan beras pemerintah sampai musim panen berikutnya,” tegasnya.
“Jika pemerintah konsisten dengan penyaluran pupuk tepat waktu dan tidak ada perubahan iklim ekstrem, panen berikutnya sekitar September (2025) cadangan beras kita di 2025 ini relatif aman dan tidak perlu impor beras,” tutur Syaiful yakin.
Ia menegaskan pemerintah perlu mempertahankan produktivitas panen dan mengulanginya di 2026. Jika ini berhasil, Indonesia boleh berbangga karena telah pulih dari defisit di 2023-2024.
Namun, Syaiful menilai semuanya tergantung konsistensi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana produksi padi. Ini termasuk bagaimana upaya pencegahan dini dari hama tikus dan penggerek batang.
Sarannya untuk jangka pendek adalah mempertahankan produksi gabah di tahun ini serta tahun depan. Upaya ini sejalan dengan niat swasembada pangan yang dikejar Indonesia, termasuk komoditas beras.
“Sedangkan langkah jangka panjangnya adalah produktivitas hasil panen harus dipulihkan seperti semula, di mana bisa 7 ton-8 ton per hektare secara merata. Selain itu, juga yang harus ditingkatkan adalah rendemen konversi dari gabah kering giling (GKG) ke beras agar tidak banyak kehilangan berasnya,” tuturnya.