
China menuduh Taiwan berada di balik serangan siber terhadap sebuah perusahaan teknologi, dengan klaim bahwa organisasi peretas tersebut didukung oleh Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan. Tuduhan ini disampaikan oleh otoritas di Guangdong, China, yang juga melaporkan bahwa serangan siber menargetkan berbagai sektor penting di lebih dari 10 provinsi, termasuk militer dan infrastruktur pemerintah.
Menanggapi hal ini, Biro Keamanan Nasional Taiwan membantah tuduhan tersebut dan menyebut Partai Komunis China (PKC) sebagai penyebar hoaks yang menggunakan informasi palsu untuk menutupi aksi peretasan mereka sendiri. Taiwan menilai PKC sebagai ancaman keamanan global yang melakukan perang kognitif untuk melemahkan dan menciptakan perpecahan sosial di Taiwan.
Ketegangan antara kedua negara sudah berlangsung lama, dengan China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, sementara Taiwan yang demokratis menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa masa depan Taiwan hanya dapat diputuskan oleh rakyatnya sendiri, seperti ditegaskan oleh Presiden Taiwan Lai Ching-te.