Respons Cepat Polri Selidiki Penyebab Banjir Sumatra Dinilai Penting untuk Wujudkan Keadilan Ekologis

Lingkar Linguistik Nusantara (Lilin Nusantara) menilai institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) responsif dan cepat menyelidiki penyebab bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatra.

“Langkah Kapolri menunjukkan penanganan bencana tidak berhenti pada narasi ‘cuaca ekstrem‘ semata, tetapi juga menyentuh dimensi penegakan hukum terhadap praktik ekonomi yang melampaui daya dukung lingkungan, seperti dugaan aktivitas ilegal yang merusak hutan dan daerah aliran sungai,” ujar Direktur Lilin Nusantara Mas Uliatul Hikmah dalam diskusi publik di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (11/12).

Mas Uliatul Hikmah menyatakan langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin penyelidikan faktor penyebab banjir Sumatera secara menyeluruh merupakan langkah maju yang penting dalam cara negara membaca dan merespons bencana ekologi.

Uliatul mengatakan Lilin Nusantara berfokus pada wacana kritis ketika Kapolri memberikan instruksi untuk menurunkan tim ke lapangan dan mengusut temuan gelondongan kayu dalam volume besar pada aliran banjir.

Menurut dia, terdapat dua pesan penting sekaligus dari instruksi Kapolri tersebut. Pertama, negara hadir mendampingi warga yang terdampak. Kedua, negara bersedia menelusuri jejak kejahatan yang berkontribusi pada kerentanan ekologis.

Dalam perspektif wacana, kata dia, hal tersebut menandai pergeseran penting dari sekadar bencana alam menjadi peristiwa yang memiliki pelaku, motif, dan konsekuensi hukum.

Bahkan, kata Uliatul, Lilin Nusantara menilai langkah Kapolri tersebut merupakan wujud nyata reformasi Polri secara kelembagaan. Dikatakan bahwa membantu evakuasi, mengamankan wilayah terdampak, dan menyelidiki praktik ilegal di balik banjir merupakan implementasi nyata reformasi Polri.

“Aksi nyata Kapolri tersebut mengajak publik untuk melihat bahwa reformasi bukan hanya slogan atau dokumen kebijakan, melainkan rangkaian tindakan nyata yang berdampak langsung pada keselamatan dan martabat warga,” ucap dia.

Meski demikian, dirinya menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan kritis terhadap bahasa yang digunakan dalam narasi resmi. Uliatul mengatakan apresiasi terhadap kinerja Kapolri dan Polri sebagai institusi, harus berjalan beriringan dengan tuntutan agar bahasa reformasi konsisten dengan pembenahan struktural.

Dengan demikian, sambung dia, perlu perbaikan tata kelola hutan, penindakan tegas terhadap pelaku utama kejahatan lingkungan, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta pelibatan korban dan komunitas lokal dalam penyusunan kebijakan pascabencana.

Dalam konteks tersebut, kata dia, Lilin Nusantara memandang berbagai forum diskusi wacana publik sebagai ruang penting untuk menguji, menguatkan, sekaligus mengkritisi bahasa kekuasaan.

Karena itu, dirinya memastikan Lilin Nusantara, sebagai salah satu lembaga kajian, tidak menjatuhkan vonis, tetapi menajamkan cara baca masyarakat terhadap narasi negara, sehingga apresiasi dapat diberikan secara sadar dan dukungan publik terhadap reformasi Polri tumbuh di atas konsistensi antara kata dan tindakan.

Kolaborasi Penanganan Bencana Ekologis

Oleh karenanya, Lilin Nusantara mendorong adanya kolaborasi lintas disiplin antara penegak hukum, pakar lingkungan, akademisi, dan masyarakat sipil, agar penanganan bencana ekologis di Sumatra tidak berhenti pada respons darurat, tetapi menjadi momentum mengubah cara negara mengelola ruang hidup warganya.

“Kepemimpinan Kapolri dalam kasus ini dapat menjadi contoh positif cara institusi penegak hukum berperan aktif dalam mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia,” ungkap Uliatul.

Dalam acara diskusi tersebut, Ketua Umum Barisan Rakyat 1 Juni Martin Siahaan juga mengapresiasi keseriusan Kapolri dalam menangani banjir Sumatra, salah satu buktinya dengan adanya ketertiban dan minimnya aksi penjarahan serta anarkis selama masa banjir.

Dirinya mencermati Polri serius menangani banjir Sumatera sehingga bisa memastikan ketertiban selama ini. Bahkan tak hanya menjaga ketertiban, Polri juga membantu warga terdampak banjir, memberikan sumbangan, pertolongan sementara, mengevakuasi warga, hingga memulai melakukan penyelidikan atas perusahaan-perusahaan diduga merusak hutan dan menjadi penyebab banjir.

“Saya mendukung Polri usut tuntas perusahaan-perusahaan tersebut,” ucap Martin.