Jakarta – Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) merilis kajian terbaru mengenai dinamika regulasi dan masa depan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia.
Kajian tersebut menyoroti ketidakseimbangan regulasi antara rokok tembakau konvensional, rokok ilegal, dan rokok elektrik yang dinilai memicu pergeseran konsumsi masyarakat serta menekan industri kretek nasional.
Direktur PPKE FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda, menyampaikan bahwa volume produksi rokok menurun signifikan dari 348,1 miliar batang pada 2015 menjadi 318,15 miliar batang pada 2023. “Penurunan ini menunjukkan tekanan besar terhadap industri kretek, padahal sektor ini berperan penting dalam ekonomi sekaligus budaya bangsa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/9/2025).
Hasil survei PPKE FEB UB menunjukkan mayoritas perokok ilegal membeli rokok sangat murah, di bawah Rp1.000 per batang (55,3%). Perokok ilegal juga lebih banyak mengonsumsi rokok dalam jumlah besar, dengan 21,3% mengisap ≥19 batang per hari.
Dari sisi daya beli, perokok legal dan ganda umumnya bersedia membayar Rp2.500–Rp3.499 per batang, sementara perokok ilegal hanya sanggup membeli di bawah Rp1.500. Kondisi ini membuat mayoritas perokok ilegal (80,3%) beralih ke rokok murah ketika harga naik, sedangkan perokok ganda cenderung beralih ke rokok elektrik.
PPKE FEB UB menilai kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) hampir setiap tahun tidak efektif menurunkan prevalensi merokok yang stagnan di kisaran 28–29% pada 2024–2025.
“Faktanya, kenaikan harga justru mendorong konsumen mencari alternatif lebih murah, baik ilegal maupun elektrik. Instrumen fiskal melalui cukai belum mampu menjawab persoalan konsumsi tembakau secara menyeluruh,” tegas Prof. Candra.
Ia mengingatkan, jika ketidakseimbangan regulasi ini tidak segera diantisipasi, maka risiko pergeseran konsumen ke produk ilegal maupun elektrik akan semakin besar, menggerus stabilitas ekonomi sekaligus tujuan kesehatan masyarakat.