Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato di Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September 2025.
Ketua DPR, Puan Maharani mengaku menantikan momen Presiden Prabowo berpidato di Sidang Umum PBB tersebut. Menurut dia, ini bakal menjadi sejarah mengingat Indonesia telah absen selama 10 tahun.
“Ini merupakan pidato Presiden Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu setelah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang hadir di sidang PBB,” kata dia di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/9/2025).
“Tentu saja kami mengharapkan pidato Presiden Prabowo nantinya akan bisa membawa suasana segar yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.
Politikus PDIP ini memprediksi, tema besar dari pidato Prabowo salah satunya menyuarakan kemerdekaan Palestina seperti yang belakangan disuarakan oleh pimpinan negara lain.
“Tentu saja akan banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, mungkin salah satunya yaitu terkait dengan isu Palestina, saya juga belum tahu apa yang akan beliau sampaikan,” kata Puan.
Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
Kehadiran Presiden Prabowo menjadi momen penuh sejarah karena mengulang jejak perjuangan diplomasi sang ayah, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo.
Menurut pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, kehadiran Presiden Prabowo di forum PBB merupakan kelanjutan tradisi keluarga pejuang diplomasi.
“Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino.
Prof. Sumitro pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada periode 1948-1949, masa yang sangat menentukan perjalanan sejarah Bangsa Indonesia dan posisinya di dunia. Salah satu kiprah diplomasi paling monumental yang dicatat Sumitro adalah memorandum yang dikirim dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menteri Luar Negeri AS Robert A. Lovett.
Memorandum yang kemudian dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman terhadap upaya membangun ketertiban dunia. Agresi itu juga dianggap sebagai pelanggaran keras terhadap Perjanjian Renville serta perundingan lain antara Indonesia dan Belanda, sekaligus juga mencederai legitimasi PBB.
Tak berhenti di situ, Sumitro melakukan berbagai upaya diplomatik, termasuk membangun dukungan dari negara-negara Asia. Pada pertemuan di India, Januari 1949, ia berhasil menggalang solidaritas negara-negara Asia untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan para pimpinan Republik.
Puncaknya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949. Setahun kemudian, tepat pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.