Puan dan Pimpinan Fraksi Sepakat Setop Tunjangan Perumahan DPR hingga Moratorium Kunker

Diposting pada

Ketua DPR Puan Maharani mengumpulkan pimpinan fraksi di DPR untuk urun rembuk membahas agenda transformasi DPR pada hari ini, Kamis (4/9/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta juga dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Lebih lanjut, Puan menegaskan, DPR senantiasa terbuka terhadap aspirasi rakyat dan terus melakukan evaluasi.

“Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ucap dia.

Puan Maharani memastikan reformasi kelembagaan DPR akan dipimpinnya langsung.

“Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” terang dia.

Sebelumnya, Pimpinan DPR juga berdialog dengan perwakilan 16 organisasi mahasiswa pada Rabu 3 September 2025 usai gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah pada 25–31 Agustus 2025.

Mahasiswa Sampaikan Aspirasi 

Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait transparansi dan kebijakan tunjangan DPR.

“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang ikut menemui mahasiswa.

Dasco menambahkan, proses evaluasi internal DPR sebenarnya sudah dilakukan sebelum dialog bersama mahasiswa.

“Ternyata tekad daripada seluruh anggota DPR yang mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama,” tandas Dasco.

Dasco Minta Maaf: Tunjangan Perumahan DPR Dihentikan Sejak 30 Agustus 2025

Sebelumnya, Pimpinan DPR menerima perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi kepemudaan hingga keagamaan di Gedung DPR. Pimpinan DPR yang tampak hadir yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurija.

Di hadapan mahasiswa, Sufmi Dasco Ahmad memastikan sedang dilakukan evaluasi terhadap berbagai tunjangan yang didapat anggota DPR. Bahkan khusus tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan selama satu tahun juga dipastikan sudah dihentikan.

“Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal. Pertama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 30 Agustus 2025,” ujar Sufmi Dasco Ahmad di ruang Abdul Muis, gedung Nusantara atau Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 3 September 2025.

Dasco juga meminta maaf kepada masyarakat atas kekeliruan yang dilakukan anggota dewan atau legislator dalam menjalankan tugasnya.

“Selaku pimpinan kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,” katanya.

Dia menyadari permintaan maaf itu tidak cukup tanpa adanya evaluasi serta perbaikan secara menyeluruh. Dasco berjanji akan melakukan perbaikan itu dalam waktu dekat dan cepat.

“Yang kedua moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi-efisiensi, kunjungan-kunjungan kerja di dalam negeri,” ujarnya.