Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan pelaksanaan program makanan bergizi gratis bagi kelompok rentan yang akan dimulai pada 2025. Program ini melibatkan 827 posyandu dan lebih dari 43 ribu balita, dengan pendampingan langsung dari Dinas Kesehatan dan kader posyandu di seluruh wilayah Kukar.
Plt Kepala Dinkes Kukar, Kusnandar, mengatakan program ini menyasar balita dan lansia sebagai kelompok prioritas dalam misi pembangunan Kukar 2025–2029.
“Dinas Kesehatan itu kebagian dua kegiatan, pendampingan kader posyandu dan kontrol keamanan serta gizi makanan,” kata Kusnandar, Senin (28/10/2025).
Dalam RPJMD Kukar 2025–2029, target balita penerima manfaat tercatat 43.858 anak pada 2025, dengan penyesuaian sekitar 10 persen setiap tahun. Sementara data sasaran lansia sedang disiapkan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Menurut Kusnandar, upaya pemerintah bukan sekadar membagikan makanan siap saji, tetapi memastikan pemantauan pertumbuhan dan edukasi gizi seimbang berjalan optimal di posyandu.
“Kalau di posyandu itu kan ada enam standar pelayanan minimal. Fokus kami meningkatkan kapasitas kader agar pelayanan di lapangan makin baik,” tegasnya.
Setidaknya 25 kompetensi dasar akan diberikan kepada kader yang mengikuti pelatihan. Beberapa wilayah disebut sudah lebih maju, seperti Loa Janan yang rutin melakukan kegiatan penimbangan serentak.
Alokasi Anggaran Pemkab
Pada 2025, Dinkes mengalokasikan Rp 112 juta untuk pendampingan kader posyandu. Nilainya naik signifikan mulai 2026 hingga 2030, menjadi Rp 400,2 juta per tahun.
Untuk pengawasan keamanan pangan dan gizi di 827 posyandu, terdapat dua subkegiatan utama: pengelolaan pelayanan gizi masyarakat dan pengelolaan kesehatan lingkungan. Anggarannya Rp 395 juta pada 2026 dan meningkat hingga Rp 491 juta pada 2030.
Sanitarian puskesmas akan melatih kader sebagai penjamah makanan sesuai prosedur keamanan pangan, serta melakukan supervisi rutin dengan pendampingan Dinkes.
Melalui peningkatan kapasitas kader dan kontrol mutu gizi di posyandu, Pemkab Kukar menargetkan pelayanan kesehatan dasar yang semakin merata hingga ke tingkat desa, khususnya bagi balita dan lansia.