Program Etam Sejahtera: Cukup dengan KTP, Warga Kukar Kini Bisa Berobat Gratis

Di tengah ruang tunggu puskesmas yang ramai, seorang ibu berusaha menenangkan anaknya yang demam. Ia tak membawa membawa banyak dokumen, hanya mengulurkan KTP Kutai Kartanegara saat petugas memanggil namanya. Meski sederhana, kartu itu membawa ketenangan: cukup untuk memastikan anaknya mendapat perawatan tanpa harus memikirkan biaya.

“Cukup membawa KTP ke fasilitas kesehatan dan insyaallah akan dilayani sebagaimana mestinya,” ujar Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri.

Kemudahan itu hadir lewat Program Etam Sejahtera, layanan berobat gratis yang memastikan seluruh warga Kutai Kartanegara (Kukar) terlindungi jaminan kesehatan. Program ini menjadi bagian dari Misi 1 RPJMD Kukar 2025–2029, yakni pemerataan pelayanan dasar, termasuk kesehatan.

Aulia menegaskan bahwa Etam Sejahtera berjalan melalui kerja sama langsung dengan BPJS Kesehatan. Pemerintah kabupaten menanggung penuh iuran BPJS bagi warga Kukar yang terdaftar sebagai peserta aktif.

“Program ini kami kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini tingkat keanggotaan BPJS Kesehatan di Kukar sudah di angka 103 persen, dengan total pembiayaan yang didanai oleh pemda untuk warga Kukar,” tegasnya.

Kerja sama tersebut telah tertuang dalam nota kesepahaman (MoU). Pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp 103 miliar untuk menjamin pelayanan kesehatan seluruh warga.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kukar Kusnandar menjelaskan, konsep berobat cukup dengan KTP tidak serta-merta bebas prosedur. Warga tetap harus terdaftar aktif dalam sistem BPJS Kesehatan.

“Pastikan masyarakat punya NIK Kukar. Kalau sudah aktif BPJS-nya, langsung bisa dilayani. Kalau belum, segera lapor agar diaktifkan,” kata Kusnandar.

Di fasilitas kesehatan, petugas akan melakukan cek kepesertaan JKN/BPJS. Jika belum aktif, data dimasukkan ke sistem khusus dan pengaktifan dilakukan oleh petugas di kabupaten atau provinsi.

Program ini melibatkan instansi lain. Dinas Sosial memverifikasi warga prasejahtera, Disdukcapil melakukan validasi data kependudukan, sementara Dinas Kesehatan mengoordinasikan pelaksanaan bersama BPJS Kesehatan.

“Dulu banyak warga belum terdaftar karena bukan pekerja formal. Sekarang, semua bisa dijamin, asalkan punya KTP Kukar,” ujar Kusnandar.

Berdasarkan data Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik 2025–2029, jumlah penerima manfaat Etam Sejahtera diproyeksikan meningkat dari 250 ribu jiwa pada 2025 menjadi 310 ribu jiwa pada 2030. Anggaran juga tumbuh dari Rp 114,46 miliar pada 2025 menjadi Rp 144,87 miliar pada 2030.

Total pembiayaan selama enam tahun ke depan mencapai lebih dari Rp 730 miliar, dialokasikan melalui kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kukar. Kusnandar mengingatkan, masyarakat perlu memastikan status kepesertaan tetap aktif.

“Kalau belum aktif, jangan tunggu sakit baru urus. Segera cek ke puskesmas atau lapor ke petugas agar diaktifkan,” pesannya.

Dengan Etam Sejahtera, pemerintah daerah menegaskan komitmen bahwa jaminan kesehatan adalah hak seluruh warga Kukar. Dan bagi banyak keluarga, sebuah KTP kini berarti lebih dari sekadar identitas, ia menjadi akses menuju layanan kesehatan yang layak.