Presiden Prabowo Subianto angkat bicara tentang polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh senilai Rp 116 triliun yang ramai diperbincangkan publik.
Presiden meminta masyarakat tak khawatir dan ribut-ribut. Kepala Negara menegaskan akan bertanggung jawab atas penyelesaian utang Whoosh.
“Enggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Prabowo juga meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk tak khawatir dengan penyelesaian utang Whoosh. Semua menjadi tanggung jawab Kepala Negara.
“Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak ada masalah PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir.“
Mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan, kehadiran Whoosh penting untuk pelayanan terhadap publik.
“Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu diujungnya tanggung jawab RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” jelasnya.
Prabowo Tekankan Kehadiran Negara
Prabowo menekankan transportasi publik jangan dihitung untung dan rugi, namun manfaatnya untuk rakyat. Dia menyebut seluruh dunia menggunakan skema public service obligation (PSO) dalam pelayanan publik, termasuk transportasi umum.
“Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara,” tutur Prabowo.
Menkeu Diminta Cari Solusi
Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh.
Menurut dia, pemerintah sedang mencari skema terbaik untuk menyelesaikan utang Whoosh senilai Rp 116 triliun. Salah satunya, meminta kelonggaran waktu pembayaran utang Whoosh.
“Kemarin di dalam ratas itu (utang Whoosh) bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” jelas Prasetyo di ANTARA Heritage Center Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).
Selain itu, kata dia, Prabowo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Perekonomian, dan CEO Danantara Rosan Roeslani untuk mencari solusi terbaik untuk melunasi utang Whoosh. Termasuk, opsi perpanjangan masa pinjaman.
“Pak Airlangga, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara, diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik,” tuturnya.
Prasetyo menyampaikan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan transportasi publik yang baik. Pemerintah juga berupaya memperbaiki transportasi publik lainnya di Indonesia.
“Tidak hanya Whoosh, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” kata Prasetyo.
Tak Ingin APBN Terbebani
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menkeu Purbaya lantas memercayakan tanggung jawab utang proyek kereta cepat Whoosh kepada Danantara, yang juga memayungi beberapa BUMN seperti PT KAI (Persero) yang masuk dalam konsorsium proyek tersebut.
“KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih,” ujar dia via sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin),” Purbaya menambahkan.
Utang Rp 116 Triliun
Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto turut menegaskan, pemerintah tidak memiliki utang dalam proyek Whoosh.
“Itu keseluruhan equity dan pinjaman badan usaha, jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah,” kata Suminto.
Adapun proyek kereta cepat Whoosh menyimpan utang senilai USD 7,3 miliar, atau setara Rp 116 triliun.
Kendati begitu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjamin utang tersebut tidak akan sampai mengganggu operasional kereta api lainnya.
