Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menawarkan solusi bagi pedagang Blok M yang mengeluhkan tarif sewa kios, di mana dengan memberi fasilitas gratis dua bulan di Blok M Hub melalui PT MRT Jakarta.
Terkait hal itu, Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen, menilai langkah Gubernur bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah hadir mendengar suara pelaku usaha kecil.
“Kebijakan ini adalah angin segar bagi UMKM. Hilangnya UMKM dari Blok M berarti hilangnya roh budaya dan denyut ekonomi rakyat,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (9/4/2025).
Menurut Ryan, keputusan Gubernur Pramono Anung tersebut harus dikawal. Pasalnya, Blok M bukan sekadar pusat perniagaan, melainkan ruang sosial, budaya, dan ekonomi kreatif yang telah melahirkan banyak produk lokal dan menjadi inkubator alami bagi wirausaha muda
“Karena itu, keputusan Gubernur untuk menggratiskan sewa dan mengambil alih pengelolaan adalah langkah yang patut diapresiasi sekaligus dijaga keberlanjutannya,” ungkap dia.
Senada, Ketua HIPMI Jaya bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan, Jalu Yogo Santoso, dengan pembebasan sewa dua bulan memberikan waktu adaptasi yang sangat berarti bagi pedagang.
Ia menilai kebijakan ini dapat menjadi model pengelolaan ruang usaha yang lebih transparan, adil, dan inklusif di Jakarta.
“UMKM adalah sektor paling rentan. Keberpihakan seperti ini adalah bentuk nyata bahwa pemerintah ingin UMKM tetap hidup dan berkembang,” jelas dia.
Usai Ramai Pedagang Hengkang, Pramono Tawarkan Gratis Sewa Kios Dua Bulan di Blok M Hub
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menawarkan solusi bagi pedagang di Distrik Blok M, yang mengeluhkan kenaikan tarif sewa kios. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui PT MRT Jakarta memberikan fasilitas gratis selama dua bulan bagi pedagang yang bersedia pindah ke Blok M Hub.
Hal ini disampaikan Pramono saat meninjau Distrik Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025). Peninjauan dilakukan setelah viralnya keluhan pedagang yang ramai-ramai memilih hengkang akibat kenaikan harga sewa di Plaza 2 Blok M.
“Hari ini saya datang untuk melihat langsung apa yang viral di Blok M. Saya sengaja menggunakan transportasi publik dari Balai Kota agar tahu kondisi sebenarnya,” kata Pramono.
Pramono membenarkan, kenaikan tarif sewa di Plaza 2 Blok M telah melampaui kesepakatan awal. Menurutnya, kerja sama antara PT MRT Jakarta selaku pengelola dengan pihak Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (KOPEMA) akan dihentikan jika kesepakatan terbukti dilanggar.
“Kalau mereka tidak memenuhi apa yang disepakati, saya minta kerjasamanya diputus,” ujarnya.
Relokasi
Selain itu, Pramono juga menyediakan alternatif lain, yakni relokasi pedagang ke Blok M Hub yang dikelola PT MRT Jakarta. Fasilitas di lokasi ini dinilai lebih nyaman karena dilengkapi pendingin udara dan tata ruang yang lebih baik.
“Kami berikan gratis selama dua bulan supaya pedagang mau pindah ke tempat ini,” ujarnya.
Pramono juga menegaskan, setelah masa gratis berakhir, tarif sewa akan disesuaikan melalui kesepakatan antara pedagang dan pengelola MRT.
“Saya tidak memperbolehkan ada penagihan di luar kesepakatan. Batas bawahnya Rp300 ribu, batas atasnya Rp1,5 juta,” kata Pramono.
Kenyamanan
Tak hanya itu, ia meminta pengelola kawasan memastikan kenyamanan dan keamanan tetap terjaga.
“Kami ingin Blok M tetap menjadi hub baru Jakarta. Penataan harus lebih rapi, bersih, dan kondusif,” ucap Pramono.
Langkah ini diambil agar permasalahan antara pedagang dengan MRT serta KOPEMA tidak berlarut-larut. Sebab, Distrik Blok M diharapkan tetap menjadi pusat aktivitas warga.
“Saya tidak mau ini berkepanjangan. Harus segera diselesaikan,” ujarnya.