Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri acara Gelora Ibu Bisa (Temu Kader PKK) yang diikuti 4.300 kader PKK se-DKI Jakarta di Jakarta International Veledrome, Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025).
Pramono menyoroti kontribusi nyata PKK dalam pembangunan Jakarta. Ia berharap peran serta ibu-ibu PKK dapat menjadi motor utama dalam memperbaiki dan menggerakkan Jakarta, sehingga Jakarta bisa menjadi role model bagi daerah lain.
“Kita semua melihat bahwa perempuan Indonesia dalam dedikasinya, kontribusinya, dalam sejarah panjang memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perkembangan bangsa. Salah satu yang menjadi motor penggerak utama adalah PKK,” kata Pramono.
Pramono juga menyampaikan peran perempuan yang terlihat nyata di berbagai lini pemerintahan di DKI Jakarta. Menurutnya banyak kepala dinas, asisten sekretaris daerah, hingga pejabat strategis di DKI Jakarta berasal dari kalangan perempuan.
“Istri saya bahkan bertanya kenapa belum ada wali kota perempuan di Jakarta? Mudah-mudahan ke depan akan ada,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan komitmen untuk terus mendukung program dan kegiatan PKK, termasuk keberlanjutan anggaran PKK meski dana bagi hasil (DBH) Jakarta kena pangkas oleh Pemerintah Pusat.
“Tadi Bang Dul bisik-bisik, katanya tahun depan PKK nggak ada anggaran. Nggak mungkin, harus ada. Kalau sampai nggak ada, saya turun tangan sendiri. Karena, PKK adalah penyemangat kita semua,” ujar Pramono.
Jadi Gerakan Berkelanjutan
Pramono berharap agar semangat program Ibu Bisa juga dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang bisa memperkuat kebersamaan dan gotong royong di seluruh wilayah Jakarta.
“Mari kita teruskan program Ibu Bisa menjadi bagian dari program DKI Jakarta. Semoga ibu-ibu PKK terus menjadi motor utama yang menggerakkan, memperbaiki, dan memajukan Jakarta. Saya yakin, Jakarta pasti bisa,” katanya.
Pada kesempatan ini, Pramono juga memberikan apresiasi kepada para kader Dasawisma yang telah berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat, mulai dari pendataan keluarga, penyebaran informasi, hingga mendorong partisipasi aktif warga di berbagai program pemerintah.
Sebagai bentuk komitmen dan dukungan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Kepgub Nomor 497 Tahun 2025, memberikan kenaikan satuan biaya operasional bulanan kepada Koordinator Kelompok Dasawisma, yang semula sebesar Rp500.000 menjadi Rp750.000 per bulan mulai berlaku 1 September 2025.