Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) resmi ke Berlin dan Munich hingga 30 November 2025. Dia menghadiri agenda AsiaBerlin Summit 2025 di Berlin, Jerman.
Pramono membawa misi diplomasi kota, kerja sama pendidikan vokasi, dan penguatan peran diaspora. Dia memberikan pidato atau sambutan resmi pembuka dalam helatan internasional tersebut.
“Pertemuan bilateral ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan Jakarta–Berlin, terutama dalam ekonomi digital dan jejaring start up,” Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (25/11/2025).
Menurut Chico, Pramono juga hadir sebagai tamu kehormatan pada VIP Breakfast AsiaBerlin Summit di Radisson Collection Hotel.
Ada pun agenda diplomatik utama berupa Bilateral Meeting Jakarta–Berlin di Rotes Rathaus karena adanya pembahasan terkait kolaborasi strategis, meliputi transportasi publik, pembangunan kota berkelanjutan, dan kerja sama sosial-budaya.
Dalam bidang pendidikan dan pengembangan talenta, Pramono bertemu dengan Federal Institute for Vocational Education and Training serta merencanakan kunjungan ke Siemens Global Vocational School.
“Agenda vokasi ini menegaskan komitmen Jakarta pada penguatan dual system, peningkatan kualitas tenaga kerja muda, dan peluang pilot project pendidikan berbasis teknologi,” ucap Chico.
Fokus Diplomasi Publik
Menurut Chico, diplomasi publik juga menjadi fokus Pramono dalam Kunker ke Jerman, termasuk pertemuan dengan diaspora Indonesia di Berlin untuk menjaring aspirasi talenta global dan kolaborasi dengan start up serta institusi pendidikan.
“Pertemuan dengan diaspora menjadi sarana memperkuat soft power Jakarta dan membuka peluang kolaborasi inovasi lintas negara,” kata dia.
Lebih lanjut, Chico menyampaikan rangkaian kunjungan Gubernur ke Jerman bukan sekadar simbolik, tetapi juga sangat strategis.
“Pasalnya, kunjungan ini menggabungkan misi diplomasi kota, penguatan pendidikan vokasi, teknologi inovasi, dan kerja sama dengan diaspora sebagai bagian dari visi Jakarta sebagai kota global yang modern dan berdaya saing,” jelas Chico.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat surplus anggaran sebesar Rp 14,43 triliun per 20 November 2025. Hal ini seiring dengan meningkatnya realisasi pendapatan daerah dan belanja yang menunjukkan tren positif.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, surplus ini muncul di tengah stabilitas ekonomi yang terus menguat dengan pertumbuhan mencapai 4,96 persen pada triwulan III.
APBD DKI Surplus Rp 14,43 Triliun, Pramono Sebut Tanda Ekonomi Jakarta Stabil
Selain itu, peningkatan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini juga tidak terlepas dari pemulihan ekonomi yang diikuti inflasi terkendali di angka 2,69 persen, yakni lebih rendah dari inflasi nasional 2,86 persen.
“Pertumbuhan 4,96 persen ini menunjukkan pemulihan dan stabilitas ekonomi dengan inflasi yang sangat terjaga,” kata Pramono dalam konferensi pers APBD DKI Jakarta, Jumat 21 November 2025.
Dia menjelaskan, pendapatan daerah DKI Jakarta juga melonjak dari Rp 62,39 triliun pada Oktober menjadi Rp 68,53 triliun pada November atau sudah mencapai 81,15 persen dari target Rp 84,45 triliun hingga akhir tahun. Kenaikan ini menjadi dorongan utama terciptanya surplus anggaran.
Sementara itu, belanja daerah juga bergerak naik dari Rp 47,96 triliun menjadi Rp 51,98 triliun, atau setara 60,46 persen dari target Rp 85,97 triliun. Pramono menjelaskan peningkatan belanja dipastikan berlanjut hingga akhir tahun seiring percepatan pengadaan yang kini mencapai tahap krusial.
“Peningkatan realisasi belanja di akhir tahun ini dapat dipastikan, mengingat masih ada sekitar 21.631 paket pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan,” kata Pramono.
Pramono menekankan dengan perkembangan yang cukup signifikan ini, maka DKI Jakarta mencatat surplus anggaran Rp 14,43 triliun.
“Surplus anggaran kita tercatat sebesar Rp 14,43 triliun,” jelas Pramono.
Pramono juga menyebut bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) meningkat dari Rp 18,08 triliun menjadi Rp 20,09 triliun per 20 Oktober 2025. Kenaikan SILPA dan surplus anggaran ini menunjukkan ruang fiskal yang cukup bagi Jakarta untuk mengakselerasi program prioritas pada 2026.