Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons kritik yang disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terkait penanganan banjir di ibu kota.
Adapun LBH Jakarta dan WALHI menilai Pramono mengulang kebiasaan usang Gubernur Jakarta terdahulu dalam menangani banjir karena menjadikan curah sebagai satu-satunya kambing hitam persoalan banjir di Jakarta. Langkah operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pun disebut keliru karena hujan adalah siklus alam.
Pramono menegaskan, penanganan banjir yang dilakukan Pemprov DKI terdiri dari dua cara, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Dia juga menyatakan menerima dengan terbuka kritik dari LBH Jakarta dan WALHI.
“Memang kalau teman-teman LBH enggak ngeritik itu menurut saya kurang, jadi saya memang ingin dikritik juga,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Dia juga menekankan bahwa caranya menangani banjir di Jakarta berbeda dengan pendekatan gubernur sebelumnya. Pramono memperbanyak normalisasi sungai, termasuk Ciliwung hingga Kali Cakung Lama.
Pramono menjelaskan, normalisasi sungai seperti di Ciliwung, Krukut, dan Kali Cakung Lama adalah solusi jangka menengah hingga panjang yang belum pernah dilakukan oleh sebelumnya. Dia memandang langkah ini strategis mengurangi risiko banjir yang terus terjadi di ibu kota.
“Prinsipnya begini, sebenarnya saya tidak mengulang hal yang lama, termasuk untuk normalisasi Ciliwung, normalisasi Krukut, normalisasi Kali Cakung Lama itu belum pernah dilakukan,” jelas Pramono.
Dia menyebut, normalisasi sungai saat ini memerlukan biaya tinggi dan proses yang cukup rumit dengan memindahkan warga yang tinggal di bantaran sungai, termasuk pembangunan rumah susun, sehingga kebijakan ini tidak populer secara politik.
“Dan pasti nanti di lapangan mau tidak mau suka tidak suka pasti ada singgungannya. Sehingga dengan demikian enggak apa-apa dikritik kami tetap akan menangani itu,” kata dia.
Pramono Tambah Operasi Modifikasi Cuaca Jadi 3 Kali Sehari
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca dengan meningkatkan frekuensi penerbangan menjadi tiga kali sehari. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi banjir di tengah cuaca ekstrem yang melanda Jakarta dan sekitarnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut, peningkatan intensitas OMC dilakukan karena tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir serta kesiapan anggaran yang telah disediakan Pemprov DKI.
“Sekarang setiap hari sudah menerbangkan tiga, artinya memang modifikasi cuaca yang dilakukan karena budget-nya sudah tersedia, bahkan budget-nya kita sediakan sampai dengan 30 hari ke depan sehingga tidak ada hambatan atau handicap terhadap hal itu,” kata Pramono dalam konferensi pers penanganan banjir di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Pramono menjelaskan, berdasarkan catatan Pemprov DKI, puncak curah hujan tertinggi di Jakarta terjadi pada 18 Januari, mencapai 267 milimeter (mm) per hari. Menurutnya, angka tersebut tergolong sangat tinggi dan jarang terjadi di Jakarta.
“Puncak tertingginya ada di tanggal 18, yaitu 267 milimeter per hari dan itu tinggi sekali. Jakarta rasanya jarang sekali seperti itu,” ujarnya.
Modifikasi Cuaca Diperpanjang
Seiring kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan OMC yang semula direncanakan hingga 23 Januari 2026 menjadi 27 Januari 2026. Hal ini juga sesuai rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Yang kami tangani dengan modifikasi cuaca ini kan memang bersifat jangka pendek karena cuacanya ini kan given, bukan kita yang membuat. Cuaca ekstrem ini kan apa alam yang memberikan,” ungkap Pramono.
Selain OMC, Pemprov DKI juga membakukan Standar Operasional Prosedur(SOP) penanganan banjir yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga Bina Marga, serta pemerintah kota dan kabupaten administrasi.