Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfinalisasi rencana penyesuaian tarif Transjakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kenaikan tarif kemungkinan naik di kisaran Rp5.000 hingga Rp7.000 sesuai usulan dan kemampuan masyarakat.
“Rata-rata mereka mengusulkan di media itu antara Rp5.000 sampai Rp7.000. Tetapi, kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” kata Pramono usai membuka Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan operasional Transjakarta di tengah keterbatasan anggaran daerah. Ia menyebut, penyesuaian tarif tidak akan berdampak pada 15 golongan masyarakat yang selama ini masih mendapat subsidi penuh.
“Kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena 15 golongannya kan tetap gratis. Sehingga mereka tetap kita proteksi,” ucap Pramono.
Ia menekankan, keputusan akhir mengenai tarif baru akan mempertimbangkan aspirasi publik yang masuk ke Pemprov DKI. Wacana kenaikan tarif Transjakarta ini muncul setelah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan Pemprov DKI memberikan subsidi sektor transportasi.
“Terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu apalagi DBH-nya dipotong,” kata dia.
Singgung Percepatan Park and Ride
Adapun, dalam rapat koordinasi transportasi terintegrasi yang ia pimpin, Pramono juga menyinggung ihwal percepatan pembangunan Park and Ride di wilayah penyangga Jakarta.
Selain itu, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) seperti di Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) juga turut dibahas. Program TOD diharapkan bisa mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.





