Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra resmi diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1/7/2025), menyusul penyelidikan atas dugaan pelanggaran etik terkait bocornya percakapan telepon dengan tokoh senior Kamboja.
Dalam keputusan yang diambil bulat, tujuh dari sembilan hakim menyetujui penangguhan sementara tugas-tugas Paetongtarn hingga penyelidikan tuntas. Kasus ini muncul usai tersebarnya rekaman telepon antara Paetongtarn dan Presiden Senat Kamboja Hun Sen, yang dinilai menunjukkan sikap terlalu kompromistis dalam menangani konflik perbatasan.
Kontroversi ini makin memanas setelah insiden berdarah di perbatasan pada 28 Mei lalu, yang menyebabkan satu tentara Kamboja tewas. Komentar Paetongtarn tentang seorang komandan militer Thailand yang keras terhadap Phnom Penh dianggap melemahkan pertahanan nasional, dan menuai kecaman keras dari kelompok nasionalis.
Ribuan demonstran pun turun ke jalan di Bangkok pada 29 Juni, menuntut pengunduran dirinya. Ketegangan politik juga meningkat setelah Partai Bhumjaithai keluar dari koalisi pemerintahan, mendorong Raja Maha Vajiralongkorn merombak kabinet dan menunjuk pengganti Wakil PM Anutin Charnvirakul.
Selain proses di Mahkamah Konstitusi, Paetongtarn kini juga tengah diselidiki oleh Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC). Jika terbukti melakukan pelanggaran etik, ia berisiko diberhentikan secara permanen dari jabatan perdana menteri.
Posting terkait:
Polisi Selidiki Temuan 39 Peluru di Kios Semarang, Dikirim ke Lab Forensik
Pemprov Jakarta Targetkan Proses Perizinan Selesai dalam 28 Hari
Pemprov DKI Jakarta Kaji Pembukaan Taman 24 Jam di Seluruh Wilayah Ibu Kota
Menteri ATR/BPN Tegaskan WNA Dilarang Miliki Tanah di Pesisir dan Pulau Kecil
Skandal Beras Murah SPHP Terbongkar: Dioplos dan Disalurkan ke Outlet Siluman
Tom Lembong Ungkap Pernah Bahas Gejolak Harga Pangan dengan Jokowi, Jadi Saksi Kasus Impor Gula
Utang Pemerintah Capai Rp10.269 Triliun di Akhir 2024, Ekuitas Negara Masih Kuat
