Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra resmi diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1/7/2025), menyusul penyelidikan atas dugaan pelanggaran etik terkait bocornya percakapan telepon dengan tokoh senior Kamboja.
Dalam keputusan yang diambil bulat, tujuh dari sembilan hakim menyetujui penangguhan sementara tugas-tugas Paetongtarn hingga penyelidikan tuntas. Kasus ini muncul usai tersebarnya rekaman telepon antara Paetongtarn dan Presiden Senat Kamboja Hun Sen, yang dinilai menunjukkan sikap terlalu kompromistis dalam menangani konflik perbatasan.
Kontroversi ini makin memanas setelah insiden berdarah di perbatasan pada 28 Mei lalu, yang menyebabkan satu tentara Kamboja tewas. Komentar Paetongtarn tentang seorang komandan militer Thailand yang keras terhadap Phnom Penh dianggap melemahkan pertahanan nasional, dan menuai kecaman keras dari kelompok nasionalis.
Ribuan demonstran pun turun ke jalan di Bangkok pada 29 Juni, menuntut pengunduran dirinya. Ketegangan politik juga meningkat setelah Partai Bhumjaithai keluar dari koalisi pemerintahan, mendorong Raja Maha Vajiralongkorn merombak kabinet dan menunjuk pengganti Wakil PM Anutin Charnvirakul.
Selain proses di Mahkamah Konstitusi, Paetongtarn kini juga tengah diselidiki oleh Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC). Jika terbukti melakukan pelanggaran etik, ia berisiko diberhentikan secara permanen dari jabatan perdana menteri.
Posting terkait:
Daftar Makanan Termahal di Dunia 2025, Salah Satunya dari Indonesia
Hokky Diminta Tahan Emosi di Timnas Indonesia U-23 vs Thailand
Perempuan Selundupkan Sabu Lewat Nasi Bungkus ke Lapas Curup, Polisi Tangkap Tiga Orang
Perbandingan Kekayaan Prabowo dan Gibran Rakabuming di LKHPN Terbaru
Innova Tabrak Bus AKAP, Serempet Elf dan Kijang di Sampang, Pengemudi Kabur
Tak Punya Rumah, Korban Penipuan Kontrakan Fiktif di Bekasi Harap Uangnya Kembali
