Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pembangunan PLTS 100 GWp dapat memberikan efek berantai terhadap APBN melalui penghematan subsidi solar dan penurunan impor BBM.
Bahlil menyampaikan pemerintah akan memanfaatkan PLTS untuk menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar solar sehingga kebutuhan solar nasional dapat ditekan. Kebijakan tersebut sekaligus dapat mengurangi beban subsidi energi dalam APBN.
“Ini mampu menghemat APBN kita dari subsidi solar,” kata Bahlil dalam peluncuran dan groundbreaking program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026).
Bahlil mengatakan, Indonesia masih memiliki sekitar 12,6 GW pembangkit listrik yang menggunakan solar. Pemerintah menilai penggantian pembangkit tersebut dengan energi surya dapat mengurangi konsumsi BBM dan kebutuhan impor solar.
“Kalau ini mampu kita lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita, khususnya jenis solar, akan turun dan semuanya akan kita pakai energi nasional,” ujar Bahlil.
Bahlil memperkirakan kebutuhan minyak untuk pembangkit berbasis solar tersebut setara dengan 230.000-250.000 barel per hari. Pemerintah akan mengalihkan kebutuhan energi tersebut melalui pengembangan energi nasional berbasis surya.
Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dengan investasi sekitar US$ 73 miliar atau lebih dari Rp 1.140 triliun. Program tersebut juga diproyeksikan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun.
Khusus Bali, pemerintah menyiapkan PLTS berkapasitas 1.000 MWp beserta baterai penyimpanan energi. Bahlil memperkirakan proyek tersebut dapat menghemat konsumsi solar sekitar 0,6 juta kiloliter.
Pemerintah akan menjalankan pembangunan PLTS 100 GWp secara masif dalam tiga tahun. Bahlil mengatakan pemerintah akan memprioritaskan skema IPP dengan harga kompetitif dan menggunakan APBN apabila proyek tidak menarik bagi investor swasta.