Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Tuai Pro dan Kontra, Pemerintah Minta Publik Bersabar

Jakarta – Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa puluhan sejarawan profesional dilibatkan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digagas pemerintah. Ia menekankan bahwa para akademisi tersebut tidak akan menggadaikan integritas dan profesionalisme mereka demi kepentingan politik.

Hasan juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergesa-gesa menilai hasilnya dan tidak menekan tim lewat opini di media sosial. “Mereka sedang mengerjakan sesuatu berdasarkan kompetensi dan keahlian mereka,” ujarnya dalam tayangan YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Senin (30/6/2025).

Sementara itu, Fadli Zon, yang terlibat dalam proyek ini, menuturkan bahwa tujuan penulisan ulang ini bukan untuk mencari kesalahan masa lalu, melainkan untuk memperkuat persatuan bangsa dan kepentingan nasional.

Namun, proyek ini mendapat kritik dari sejumlah kalangan, salah satunya dari arkeolog Prof. Harry Truman Simanjuntak yang memilih mundur dari tim. Ia menilai proses penyusunan terlalu terburu-buru, karena dijadwalkan selesai pada Juni 2025, padahal rapat awal baru dimulai pada akhir November 2024.

Truman juga menyoroti kurangnya seminar atau diskusi akademik terbuka, yang menurutnya berpotensi menjadikan proyek ini sebagai alat penguasa, bukan hasil refleksi ilmiah yang objektif. Ia mengingatkan agar proyek ini tidak dikendalikan oleh arahan politik semata, terutama mengingat bobotnya sebagai buku kebangsaan.

Polemik ini memicu diskusi lebih luas tentang objektivitas sejarah dan peran pemerintah dalam narasi kebangsaan.