Liputan6.com, Washington, DC – Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memerintahkan serangan udara terhadap Iran akan sangat bergantung pada penilaian dua utusan khususnya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, terkait apakah Teheran sengaja mengulur waktu dalam perundingan mengenai kesepakatan untuk menghentikan kemampuan memproduksi senjata nuklir. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah pihak yang mengetahui pembahasan internalnya seperti dikutip dari The Guardian.
Hingga kini, Trump belum membuat keputusan final mengenai kemungkinan serangan. Pemerintah AS masih menunggu proposal terbaru dari Iran yang dijadwalkan dikirim pekan ini, menjelang putaran negosiasi yang disebut para pejabat sebagai upaya terakhir dan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (26/2/2026) di Jenewa.
Perundingan tersebut akan dipimpin oleh Witkoff, miliarder pengembang real estate asal New York sekaligus teman dekat Trump selama puluhan tahun, dan Kushner, menantu Trump. Penilaian mereka mengenai peluang tercapainya kesepakatan dikabarkan akan sangat memengaruhi pertimbangan Trump. Jika kesepakatan tidak tercapai, Trump telah memberi tahu para penasihatnya bahwa ia tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas untuk menekan Iran. Jika langkah itu tidak membuahkan hasil, ia juga mempertimbangkan serangan yang jauh lebih besar untuk memaksa terjadinya perubahan rezim.
Seorang pejabat AS mengatakan pada Senin (23/2) bahwa Witkoff merupakan bagian dari kelompok penasihat yang memberikan masukan kepada Trump terkait langkah yang akan diambil terhadap Iran. Ia disebut terlibat dalam seluruh pertemuan yang membahas isu tersebut.
Trump dilaporkan telah menerima sejumlah pengarahan mengenai opsi militer yang tersedia, termasuk dalam pertemuan terbaru pada Rabu (18/2) di Ruang Situasi Gedung Putih. Selain itu, dalam beberapa pekan terakhir ia disebut juga meminta pandangan dari berbagai pejabat senior di lingkungan West Wing mengenai kebijakan terhadap Iran.
Para penasihat utama lainnya dalam isu ini meliputi Wakil Presiden JD Vance; Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio; Direktur CIA John Ratcliffe; Menteri Pertahanan (Menhan) Pete Hegseth; Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine; Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles; serta Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard.