Jakarta, 1 September 2025 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Senin (1/9). Kebijakan ini juga diimbau untuk sektor swasta, menyusul meningkatnya aksi massa di sejumlah titik yang berdekatan dengan pusat bisnis ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penerapan WFH untuk perusahaan swasta bersifat situasional dan tidak wajib. “Kami serahkan kepada swasta untuk mengambil kebijakan,” ujarnya di Balai Kota.
Keberlanjutan kebijakan ini akan diputuskan berdasarkan kondisi lapangan. Jika situasi kembali normal dalam satu hingga dua hari, WFH bisa segera dicabut.
Sebelumnya, Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Syaripudin, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 29 Agustus 2025 yang menghimbau perusahaan di wilayah terdampak unjuk rasa untuk menerapkan WFH. Untuk sektor yang harus beroperasi 24 jam atau memberikan layanan langsung kepada masyarakat, diperbolehkan menerapkan kombinasi WFH dan WFO.
Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, menegaskan bahwa imbauan ini bukan kewajiban, melainkan fleksibel menyesuaikan kebutuhan perusahaan.
Posting terkait:
Presiden Prabowo Tetapkan Ibu Kota Nusantara Sebagai Ibu Kota Politik 2028
Rupiah Melemah ke Rp16.634 per Dolar AS, Pemerintah Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi 2025
Malaysia Pangkas Harga BBM RON95, Indonesia Lakukan Penyesuaian Harga
Realisasi Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp13 Triliun, Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi
Isu Cukai Bikin Harga Saham Emiten Tembakau Melejit hingga 20 Persen
Menkeu Purbaya Bantah Isu Copot Semua Dirjen Kemenkeu: Kamu Tahu Dari Mana?
