Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, seluruh data penerima huntara disusun secara rinci berdasarkan nama dan alamat penerima serta telah diserahkan secara resmi kepada BNPB.
“Kami menargetkan huntara sudah dapat ditempati sebelum memasuki bulan suci Ramadhan pada Februari mendatang, sehingga korban banjir dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan layak,” ujar Iskandar, melansir Antara, Rabu (14/1/2026).
Dia menyatakan, dalam pendataan penerima huntara mencakup warga dari sejumlah kecamatan terdampak bencana, termasuk Bireuem Bayeum, Idi Tunong, Indra Makmu, Julok, Pante Bidari, Peureulak Barat, Ranto Selamat, Ranto Peureulak, Peureulak, dan Sungai Raya.
Iskandar menjelaskan, melalui kelengkapan data tersebut, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Aceh Timur berharap dapat menjadi langkah strategis agar pembangunan hunian ini dapat segera direalisasikan oleh BNPB, baik untuk hunian sementara maupun hunian tetap.
Namun, menurutnya, proses pendataan korban banjir tidak berhenti sampai disitu saja. Untuk tahap lanjutan, data tambahan korban banjir akan terus dikirimkan secara bertahap sesuai dengan hasil verifikasi di lapangan.
“Pembangunan huntara di beberapa wilayah terdampak banjir bandang belum dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah daerah memilih berhati-hati dengan menunggu hasil kajian geologi guna memastikan lokasi hunian aman dari potensi bencana susulan,” kata Iskandar.
Strategi Penanganan dan Keamanan Hunian Menjadi Prioritas
Kepala BPDB Kabupaten Aceh Timur, Syahrizal Fauzi menyatakan pengkajian geologi bagi lokasi pembangunan huntara tersebut diambil demi mengutamakan keselamatan para pengungsi.
“Pembangunan hunian tidak boleh dilakukan di lahan yang rawan longsor, amblas, atau berada di zona berisiko tinggi, khususnya di kawasan bantaran sungai,” kata Syahrizal.
Pemerintah saat ini masih menunggu hasil pemetaan struktur tanah oleh tim geologi BNPB. Kajian tersebut mencakup analisis daya dukung tanah serta sistem resapan air untuk memberikan tempat tinggal sementara yang layak dihuni oleh warga terdampak.
“Tidak semua lahan kosong bisa digunakan untuk pembangunan huntara. Aspek keamanan menjadi prioritas utama, sehingga perlu pengkajian tim geologi,” ucap Syahrizal Fauzi.
Dengan demikian, menurutnya, sambil menunggu hasil kajian lengkap dari BNPB, pemerintah daerah telah memulai pembangunan sejumlah huntara di lokasi yang berdasarkan penilaian awal dinilai relatif aman dan layak dihuni.
“Langkah ini dilakukan agar kebutuhan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak bencana banjir tetap dapat terpenuhi secara bertahap,” tutupnya.