Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera

JAKARTA – Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi salah satu bencana terburuk dalam satu dekade terakhir. Bencana yang melanda sejak akhir November hingga 11 Desember 2025, berdasar data BNPB tercatat 971 korban tewas dan 252 hilang.

Kemudian, lebih dari lima ribu luka-luka, hampir 900 ribu mengungsi, dan 3,3 juta jiwa terdampak. Sementara kerusakan mencakup 157,4 ribu rumah, ribuan fasilitas umum, serta ratusan jembatan, dengan potensi kerugian puluhan triliun rupiah. Kerusakan hutan dan degradasi DAS disebut memperburuk dampak bencana.

GREAT Institute melaporkan analisis big data percakapan warganet menunjukkan opini dan kritik terhadap lambannya dan kurang terkoordinasi dalam penanganan bencana. Mulai dari distribusi bantuan, ketidaksiapan infrastruktur evakuasi, dan pernyataan pejabat yang penuh denial, defensif, dan kurang peka. Namun, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi bencana menuai apresiasi.

“Meskipun demikian, sebagian warganet mengapresiasi kunjungan Presiden ke lokasi terdampak, memang kecepatan respons awal menjadi sorotan utama dan mulai memengaruhi tingkat kepuasan publik,” ujar Kepala Desk Politik GREAT Institute, Hanief Adrian, dikutip Kamis (11/12/2025).

GREAT Institute menilai dinamika ini dapat berdampak politik dan menekankan perlunya langkah konkret. “Kami menyarankan Pemerintah mengesahkan Keppres pembentukan Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, selain untuk menangani dampak bencana, juga untuk memulihkan kepercayaan terhadap pemerintah yang sedang terkikis, sekaligus memperkuat rasa solidaritas di masyarakat untuk rekonstruksi dan rehabilitas jangka panjang,” katanya.