JAKARTA — Pemecatan politikus PDIP, Beathor Suryadi, dari jabatan tenaga ahli di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) kembali memantik polemik lama soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai tindakan pemecatan tersebut semakin menguatkan dugaan adanya kepalsuan dalam ijazah Presiden ke-7 RI itu.
Beathor, yang juga pernah menjadi staf Kantor Staf Kepresidenan (KSP), belakangan secara terbuka menyebut bahwa ijazah Jokowi diduga berasal dari jasa cetak di kawasan Pasar Pramuka, yang kemudian viral dengan sebutan “Universitas Pasar Pramuka (UPP)” di kalangan aktivis dan netizen.
Nama mantan Wakil Menteri Desa (Wamendes), Paiman Raharjo, turut terseret dalam isu ini karena disebut terkait dengan usaha jasa fotokopi dan pengetikan. Meski Paiman membantah dan mengklaim usahanya telah tutup sejak 2002 atau 2003, mantan anggota BIN, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, menyatakan bisnis tersebut masih beroperasi hingga tahun 2017.
Isu ini kembali menyedot perhatian publik dan menimbulkan perdebatan di media sosial, meski hingga kini tidak ada bukti hukum yang menyatakan ijazah Presiden Jokowi palsu.
Posting terkait:
Pemerintah Siapkan Kebijakan Elpiji 3 Kg Satu Harga Mulai 2026
IKEA Alam Sutera Terendam Banjir, Pengunjung Terjebak di Dalam Gedung
Pengendara Motor Matik Wajib Tahu: Ini Teknik Aman Saat Lewati Turunan Curam
Jakarta Selatan dan Barat Diterjang Banjir, Lalu Lintas Terganggu
Takbirdha Tsalasiwi Resmi Jadi Tersangka Usai Cekcok dengan Driver Shopee Food Berujung Kerusuhan
12 Calon Dubes Jalani Fit and Proper Test di DPR, Termasuk Adik Luhut dan Eks Menko Maritim
Sejumlah Ruas Jalan Jakarta Terendam Banjir, 50 RT Terdampak
Longsor dan Banjir Landa Kabupaten Bogor, 1 Tewas dan Ratusan Warga Terdampak
