Pati, 7 Agustus 2025 — Aksi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati yang membubarkan posko penggalangan dana untuk aksi unjuk rasa penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sorotan publik. Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memberikan penjelasan terkait insiden tersebut.
Menurut Sudewo, penertiban posko yang berada di sekitar Alun-alun Pati pada Selasa (5/8) dilakukan untuk menjaga ketertiban menjelang prosesi kirab boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati yang akan digelar Kamis (7/8). Ia menegaskan bahwa lokasi posko melanggar peraturan daerah.
“Satpol PP hanya untuk memperlancar prosesi kirab… Karena di situ memang sesuai peraturan daerah tidak boleh dipakai untuk tempat seperti itu,” ujar Sudewo.
Meski begitu, Bupati Sudewo tidak mempermasalahkan aksi demo atau pengumpulan dana oleh masyarakat, selama dilakukan secara tertib dan tidak anarkis.
Ricuh Saat Pembubaran
Sebelumnya, petugas Satpol PP sempat berdialog dengan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, namun situasi memanas. Kericuhan terjadi ketika Satpol PP membawa hasil donasi, yang kemudian memicu massa menduduki truk petugas dan melempar kardus ke jalan. Adu mulut pun terjadi antara massa dan petugas, termasuk dengan Plt Sekda Pati, Riyoso.
Kenaikan PBB Jadi Pemicu Aksi
Akar dari protes ini adalah kebijakan pemerintah daerah yang menaikkan PBB hingga 250%, setelah tidak mengalami penyesuaian selama 14 tahun. Bupati Sudewo menyebut langkah ini sudah disepakati bersama camat dan pihak terkait, dan merupakan bagian dari penyesuaian fiskal daerah.
“Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan,” jelas Sudewo di laman resmi Humas Kabupaten Pati.
Bupati menegaskan dirinya tetap mendengarkan kritik dari masyarakat dan berkomitmen untuk membangun Pati secara maksimal. Meski demikian, penyesuaian PBB ini masih menuai penolakan dari sebagian warga yang merasa terbebani.
