Jakarta, 10 Juni 2025 — Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo soal pemakzulan presiden dan wakil presiden harus dilakukan satu paket adalah keliru dan tidak sesuai konstitusi.
Menurut Jamiluddin, pernyataan Jokowi kemungkinan didasarkan pada logika pemilihan presiden-wakil presiden secara paket dalam pilpres, bukan pada aturan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa Pasal 7A UUD 1945 menyebut pemakzulan dapat dilakukan terhadap presiden dan/atau wakil presiden, tergantung pada pelanggaran masing-masing.
“Kalau merujuk pada Pasal 7A, pemakzulan bisa salah satu, tidak harus keduanya. Jadi, sangat tidak adil jika yang bersalah hanya satu, tapi keduanya diberhentikan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa hanya pejabat yang terbukti bersalah atas pelanggaran berat seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang dapat dimakzulkan.
Dengan demikian, Jamiluddin menilai pandangan Jokowi bahwa pemakzulan harus sepaket tidak berdasar hukum dan lemah secara konstitusional.
Posting terkait:
Kejagung Sita Kilang Minyak Anak Riza Chalid Terkait Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina
Ahok Diperiksa Lagi Terkait Kasus Korupsi Lahan Rusun Cengkareng
Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut Diputuskan Masuk Sumut, Pemerintah Terbuka Terima Gugatan
Wali Kota Surabaya Tegaskan Minimarket Boleh Buka Kembali Jika Sediakan Jukir Resmi
Presiden Prabowo Tegur Anggota Paspampres di Acara Indo Defence 2025
PBNU Desak Moratorium Tambang di Raja Ampat, Pemerintah Setop Sementara Aktivitas Nikel
Gelombang Demonstrasi Anti-Imigrasi Trump Meluas di AS, Bentrokan Pecah di Sejumlah Kota
7 Respons DPR RI Usai Presiden Prabowo Cabut Izin Tambang Nikel Empat Perusahaan di Raja Ampat
