Site icon Info Bet Gratis – Main Zeus Gacor

Nyoman Adhi dan Khaidir Abdurrahman Jadi Anggota BPK 2026-2031

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui dua nama sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2026-2031. Kedua nama telah lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi XI DPR.

Kedua nama tersebut yakni Nyoman Adhi Suryadnyana dan Dr. (Cand) Khaidir Abdurrahman. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap keduanya dalam Sidang Paripurna. Menurut dia, hasil fit and proper test sudah menyatakan Nyoman Adhi dan Khaidir layak sebagai Calon Anggota BPK 2026-2031.

“Selanjutnya, agar Rapat Paripurna DPR RI ini dapat memberikan persetujuannya,” kata Misbakhun dalam Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Setelah menerima laporan tersebut, Ketua DPR, Puan Maharani pun memimpin pengambilan persetujuan para anggota parlemen. Dia menanyakan kepada para anggota untuk menyetujui laporan Misbakhun yang disampaikan sebelumnya.

“Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan Fit and Proper Test calon anggota BPK RI periode 2026-2031 tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih,” ucap Puan disusul suara setuju.

Dia pun mempersilakan calon anggota BPK RI periode 2026-2031 yang tadi sudah disampaikan agar maju ke depan untuk foto bersama dengan pimpinan DPR RI. “Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota BPK RI periode 2026-2031, semoga dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan amanah,” kata dia.

Senada, Misbakhun juga berharap Nyoman Adhi dan Khaidir Abdurrahman bisa membawa BPK lebih baik ke depannya. “Dengan terpilihnya dua anggota baru BPK RI periode 2026-2031 ini diharapkan secara kelembagaanBPK RI semakin kuat dan semakin kredibel, serta semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat,” katanya.

“karena di dalam setiap audit yang dilakukan oleh BPK RI, di sana tercermin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang diaudit dilakukan secara mendalam dan profesional dalam menjalankan visi, misi, dan program kerja pemerintah untuk mewujudkan cita-cita konstitusi yaitu mensejahterakan rakyat,” imbuh dia.warganet88

Exit mobile version