Jakarta, 29 Mei 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) merespons kebijakan kontroversial dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menangguhkan sementara pengajuan visa pelajar asing ke AS. Kebijakan ini berdampak langsung pada para pelajar Indonesia yang telah menerima Letter of Acceptance (LoA) dan beasiswa studi dari pemerintah untuk melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat.
Wakil Menteri Kemendiktisaintek Stella Christie mengumumkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan berbagai opsi strategis untuk memastikan kelanjutan pendidikan para pelajar yang terdampak. Langkah-langkah tersebut meliputi penjajakan peluang studi di negara lain serta pembukaan opsi melanjutkan studi di kampus-kampus terbaik dalam negeri.
“Untuk adik-adik dan rekan-rekan yang telah menerima LoA dan beasiswa, kami sedang mengambil langkah strategis demi memastikan keberlanjutan studi kalian,” ujar Stella melalui media sosial pada Selasa (28/5).
Bagi para pelajar Indonesia yang sudah berada di AS dengan visa pelajar F, M, atau J, Kemendiktisaintek juga memberikan imbauan penting agar tidak bepergian ke luar AS hingga situasi visa lebih jelas. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi kendala kepulangan atau larangan masuk kembali ke AS.
Kebijakan visa ini muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memerintahkan seluruh kedutaan dan konsulat AS menangguhkan penerbitan visa pelajar sebagai bagian dari langkah keamanan tambahan, termasuk pemeriksaan media sosial mahasiswa asing. Rubio bahkan memerintahkan larangan bagi Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa non-AS, memperlihatkan eskalasi pembatasan terhadap pelajar internasional.
Padahal, mahasiswa internasional merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi universitas di AS, dan kebijakan ini berisiko mengganggu hubungan akademik global serta masa depan ribuan pelajar dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Kemendiktisaintek menegaskan komitmennya untuk terus mengawal nasib pelajar Indonesia dan akan segera mengumumkan langkah resmi setelah komunikasi lebih lanjut dengan mitra internasional dan lembaga pendidikan terkait.