Jakarta – Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi dua anggotanya yang berstatus nonaktif, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Langkah ini, menurut Ketua Fraksi NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat, sebagai bentuk penegakan mekanisme internal dan integritas partai.
Viktor menjelaskan, status nonaktif tersebut kini ditindaklanjuti Mahkamah Partai NasDem yang akan mengeluarkan putusan final dan mengikat. Ia menegaskan bahwa partainya ingin memastikan mekanisme dijalankan secara transparan serta mengajak semua pihak menjaga persatuan bangsa dengan mengedepankan musyawarah.
Sementara itu, Partai Buruh melalui Ketua Umumnya, Said Iqbal, menilai istilah anggota DPR nonaktif tidak dikenal dalam UU MD3. Karena itu, pihaknya bersama KSPI berencana melaporkan lima anggota DPR yang dinonaktifkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Rabu (3/9/2025).
Kelima anggota tersebut adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN), serta Adies Kadir (Golkar). Said berharap MKD memberikan sanksi tegas hingga pemberhentian agar tidak menimbulkan kegaduhan baru.
Ia juga menegaskan bahwa Partai Buruh belum berencana kembali melakukan aksi demonstrasi, serta mengimbau anggotanya menghindari tindakan anarkis dalam menyampaikan pendapat.
Rumah Uya Kuya Dijarah Saat Demo Ricuh, Belasan Pelaku Ditangkap
NasDem Ajukan Penghentian Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach ke DPR
Jakarta – Polisi menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan yang memicu kerusuhan saat aksi demonstrasi di depan DPR/MPR pada 25 Agustus 2025.
Jakarta – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI resmi meminta penghentian seluruh hak keuangan dan fasilitas dua anggotanya, Eko Patrio dan Uya Kuya, yang saat ini berstatus nonaktif.
Jakarta – Polisi mengungkap sosok RAP, admin akun Instagram @RAP, sebagai salah satu otak di balik beredarnya bom molotov saat demo ricuh di depan DPR/MPR. RAP dijuluki “Profesor R” karena aktif membagikan tutorial meracik bom molotov di grup WhatsApp sekaligus mengatur distribusi logistik bahan peledak rakitan ke massa.
DPR Gelar Rapat Evaluasi Bahas ‘17+8 Tuntutan Rakyat’, Tunjangan Perumahan Anggota Dihentikan
Jakarta – Polda Metro Jaya menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan massa yang memicu kerusuhan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Salah satunya adalah Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen.
Jakarta – Gelombang kerusuhan yang melanda ibu kota berujung pada penjarahan rumah sejumlah tokoh publik. Kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani dan empat anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, serta Nafa Urbach, menjadi sasaran massa pada Sabtu (30/8/2025) hingga Minggu (31/8/2025) dini hari.
