Mutasi TNI Dianggap Rusak Sistem, Soleman Ponto dan TB Hasanuddin Kritik Keras

Jakarta, 5 Mei 2025 – Kritik tajam datang dari mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksda (Purn.) Soleman Ponto, terhadap mutasi perwira tinggi (pati) TNI yang baru-baru ini diralat oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto. Ia menilai mutasi tersebut tidak mencerminkan sistem rotasi jabatan yang sehat dalam tubuh TNI dan tampak tidak melibatkan mekanisme Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

“Yang kita lihat bukan siapa yang digeser, tetapi sistemnya. Artinya, ada sistem yang tidak bekerja di sini,” ujar Soleman dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV.

Sorotan utama tertuju pada mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, anak dari Wapres ke-6 Try Sutrisno, yang sempat dipindah dari jabatan Pangkogabwilhan I ke posisi staf khusus KSAD, namun kemudian diralat. TNI menyebut ralat dilakukan karena beberapa perwira masih dibutuhkan di jabatan lamanya.

Soleman juga mengkritik mutasi Laksamana Muda Kresno Buntoro yang dipindahkan menjadi staf khusus KSAD, meskipun berasal dari matra laut. Menurutnya, ini menyalahi prinsip dasar penempatan sesuai matra masing-masing.

“Ini bukan soal satu atau dua orang, tapi soal kerusakan sistem. Kalau dibiarkan, bisa makin rusak,” tegasnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi I DPR RI, Mayjen (Purn.) TB Hasanuddin, menyebut bahwa mutasi ini beraroma politis dan memperingatkan agar Panglima TNI tidak diintervensi oleh pihak luar, apalagi oleh mantan presiden.

“Kalau Presiden Prabowo yang memerintahkan, sah secara konstitusional. Tapi jika masih ada intervensi dari seorang sipil yang tak punya kewenangan, ini sangat berbahaya,” ujarnya merujuk pada dugaan keterlibatan Joko Widodo, mantan presiden.

Kisruh mutasi ini memunculkan kekhawatiran publik soal netralitas dan independensi TNI, terlebih di tengah tensi politik pasca-pemilu dan masa transisi kekuasaan.