Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa besaran jatah hidup (jadup) bagi korban bencana masih dalam tahap konsolidasi dan belum ditetapkan secara final. Pemerintah masih menunggu arahan Presiden sebelum mengambil keputusan terkait kemungkinan perubahan nominal bantuan tersebut.
Hal itu disampaikan Gus Ipul usai menghadiri acara pra launching Sekolah Rakyat dan doa bersama untuk Sumatera di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Rabu (24/12/2025).
“Besaran jadup masih kami konsolidasikan. Hari ini saya sudah melapor kepada Sekretaris Kabinet dan menyampaikan perencanaan yang sudah kami buat,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, pembahasan jadup dilakukan secara lintas kementerian, yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BNPB, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah tengah menghitung kebutuhan ideal jadup per orang per hari agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Gus Ipul menegaskan bahwa keputusan akhir terkait jadup baru akan ditetapkan setelah mendapat arahan langsung dari Presiden RI. Jika nantinya terdapat perubahan nominal, maka akan dilakukan revisi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) sebagai dasar hukum penyalurannya.
“Kalau ada perubahan tentu akan ada revisi Permensos. Prosesnya memang harus seperti itu,” jelasnya.
Ia menyebut pemerintah ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan terintegrasi dengan berbagai dukungan pascabencana lainnya.
Sekolah Rakyat Yang Terdampak Bencana Mulai Pulih
Terkait kondisi Sekolah Rakyat di wilayah terdampak bencana di Sumatera, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa sejumlah sekolah sempat diliburkan sementara. Total terdapat sembilan titik di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak.
“Tidak ada kerusakan permanen. Hanya tergenang lumpur dan sekarang sedang dalam proses pembersihan,” ungkapnya.
Setelah dinyatakan aman, proses belajar mengajar akan kembali dilaksanakan.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga melaporkan penyaluran bantuan sosial sepanjang 2025. Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat dengan nilai anggaran mencapai Rp31 triliun.
Secara keseluruhan, anggaran bantuan sosial Kementerian Sosial pada 2025 mencapai Rp112 triliun, dengan realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 95 persen.
“Ini bentuk kepedulian Presiden agar ekonomi tetap terjaga dan masyarakat yang membutuhkan mendapat dukungan, terutama di akhir tahun,” pungkasnya.