JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, Surat Keputusan (SK) tunjangan DPR tidak membutuhkan legalisasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) ataupun Keputusan Presiden (Keppres) untuk pengesahannya. Itu merupakan keputusan Menteri keuangan.
“Itukan (SK) dari Menteri Keuangan, jadi tidak ada hubungannya sampai ke Perpres atau Keppres,” ujar Pratikno ditemui dalam acara peluncuran ekspedisi kapsul waktu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis (17/9/2015).
Pratikno menambahkan, kenaikan tunjangan DPR masuk ke dalam rumusan satuan belanja seperti yang biasa terjadi di lembaga serta kementerian lain yang nantinya akan diproses kembali.
“Intinya kalo saya cek ke Kementerian Keuangan itu adalah rumusan satuan belanja seperti biasa yang terjadi juga di tempat-tempat lain,” tambah Pratikno.
Posting terkait:
Top 3 News: Ahmad Sahroni Dicopot, 7 Anggota Brimob Diperiksa, Bentrokan Pecah di Otista
Massa Bakar Bus Polisi dan Halte Transjakarta, Aksi Ricuh Meluas Usai Tewasnya Ojol Affan Kurniawan
Tragedi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob Picu Gelombang Demo Nasional
Gelombang Demo Usai Tewasnya Ojol, Publik Minta DPR Lebih Peka Terhadap Aspirasi Rakyat
Presiden Prabowo Kunjungi Keluarga Ojol Tewas Terlindas Rantis, Berikan Bantuan Rumah
Prabowo Hormati Aksi Demo, Ingatkan Jangan Anarkis dan Ditunggangi
Ibu Berkerudung Pink Jadi Sorotan dalam Demo 28 Agustus di DPR
