Menpan RB Tegaskan Zona Integritas Jadi Benteng Cegah Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan Zona Integritas (ZI) menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan instansi pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Rini menanggapi penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 37 menjadi 34 berdasarkan laporan Transparency International. Menurutnya, capaian itu menjadi pengingat penting agar penguatan integritas birokrasi terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Zona Integritas Award ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada instansi yang punya komitmen tinggi dalam membangun integritas. Ini bukan untuk mengejar penghargaan atau sekadar apresiasi saja,” kata Rini di KemenPANRB, Rabu (11/2/2026).

Rini menjelaskan, KemenPANRB tidak hanya memberikan penghargaan kepada instansi berprestasi, tetapi juga melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan berbagai regulasi serta memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam kerangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

“Kami juga melakukan pembinaan. Kami berkoordinasi dalam program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bersama KPK dan KSP untuk memastikan upaya pencegahan berjalan efektif,” ujar Rini.

Ia menekankan pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari program prioritas pemerintah dan dimulai dari unit kerja terkecil. Pendekatan tersebut dilakukan melalui pembangunan “Integrity Island” atau pulau-pulau integritas di setiap instansi.

Menurut Rini, penguatan zona integritas diarahkan untuk menutup celah korupsi melalui sistem pengawasan yang lebih preventif serta tata kelola yang transparan. Ia berharap perluasan zona integritas di berbagai instansi mampu memperkuat budaya antikorupsi secara nasional.

“Pencegahan korupsi ini memang harus menjadi bagian dari program pemerintah, dimulai dengan tadi membangun Integrity Island, jadi zona-zona integritas di unit yang terkecil di instansi pemerintah,” tegas Rini.