Menko Airlangga Minta Rp 786 Miliar ke Menkeu Purbaya, Buat Apa?

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang TPID Award dan Championship Digital. Untuk insentif itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga telah mengajukan kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

“Daerah yang mendapatkan award ini mohon dapat diberikan insentif fiskal, Pak Presiden. Jadi mohon arahan Pak Presiden. Tadi Pak Menteri Keuangan, tadi saya sudah minta kira-kira dananya tersedia,” kata Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Airlangga menegaskan, insentif ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital. 

Ia menyebut, daerah-daerah penerima penghargaan telah terbukti memberikan kontribusi nyata dalam pengendalian inflasi, perbaikan tata kelola, dan peningkatan efisiensi layanan publik melalui digitalisasi.

“Jadi, insentif ini merupakan apresiasi atau dukungan pemerintah terhadap pemerintah daerah yang telah menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah,” ujarnya.

Dia menuturkan, pemberian insentif akan menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah daerah lainnya untuk memperkuat koordinasi, mempercepat reformasi, dan memperluas adopsi sistem digital secara lebih merata.

Nilai Anggaran Insentif Fiskal Rp 786 Miliar

Airlangga mengungkapkan, usulan pemberian insentif fiskal telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Menko Airlangga menyampaikan, kebutuhan anggaran untuk skema insentif ini mencapai sekitar Rp 786 miliar.

“Jadi, mohon arahan Pak Presiden. Tadi Pak Menteri Keuangan, tadi saya sudah minta kira-kira dananya tersedia. Jumlahnya nggak terlalu besar Pak Presiden, kira-kira Rp 786 miliar yang dibagi,” ujarnya.

Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2026 Positif

Adapun Airlangga, mengatakan proyeksi ekonomi 2026 berada dalam jalur positif, didukung oleh penguatan fundamental ekonomi sepanjang 2025. 

Ia mengungkapkan, konsumsi masyarakat menunjukkan tren peningkatan yang kuat berdasarkan Mandiri Spending Index yang mencapai 312 pada November, berada di atas ambang batas 300 yang menjadi indikator normalisasi konsumsi.

“Proyeksi fundamental dan tren pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2026. Hal ini ditunjukkan pada pertama peningkatan konsumsi masyarakat menurut Mandiri Spending Index, itu indeksnya diangka 312 di bulan November ini. Ini basis angkanya di threshold-nya di 300,” pungkasnya.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Lebih Baik di 2026, Ini Faktor Pendorongnya

Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi bisa meningkat jika belanja pemerintah lebih optimal pada 2026 mendatang. Termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Kepala Biro Banking Research & Analytics BCA, Victor George Petrus Matindas menilai belanja pemerintah menjadi salah satu faktor paling kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

“Jadi kita harapkan sebenarnya untuk tahun depan pertama dari sisi belanja pemerintah ya itu kita harapkan jauh lebih baik,” ungkap Victor dalam Indonesia Economic Outlook 2026, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).

Dia menilai, 2025 menjadi tahun transisi dimana beberapa program baru dimulai. Misalnya, MBG yang baru menyentuh 30 jutaan penerima dari target 82,9 juta orang. Serta, Kopdes Merah Putih yang belum berjalan seluruhnya.

Harapannya, dua program andalan pemerintah ini bisa semakin baik pelaksanaannya di 2026, tahun depan. Sehingga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Harusnya nanti tahun 2026 program-program ini bisa lebih cepat dan lebih efektif lagi. Akselerasinya itu semakin bagus. Jadi belanja pemerintah ini kita harapkan sebagai driver (pendorong pertumbuhan ekonomi),” ujar Victor.