Menkeu Sri Mulyani Lantik 22 Pejabat Eselon I Kemenkeu, Termasuk Dirjen Pajak dan Bea Cukai Baru

Oleh Diposting pada

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 22 pejabat pimpinan tinggi madya (eselon I) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), termasuk Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai, dalam upacara pelantikan yang digelar di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden RI Nomor 83/TPA Tahun 2025 yang menjadi dasar pemberhentian dan pengangkatan para pejabat baru.

Beberapa nama penting yang dilantik antara lain:

  • Heru Pambudi sebagai Sekretaris Jenderal
  • Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak
  • Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai
  • Febrio Nathan Kacaribu sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal
  • Luky Alfirman sebagai Dirjen Anggaran
  • Astera Primanto Bhakti sebagai Dirjen Perbendaharaan
  • Rionald Silaban sebagai Dirjen Kekayaan Negara
  • Askolani sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan
  • Suminto sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
  • Masyita Crystallin sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan harapannya agar para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan integritas dan profesionalisme.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita,” ujar Sri Mulyani.

Pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan menurut agama masing-masing, penandatanganan berita acara, serta serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru. Acara ditutup dengan arahan khusus dari Menkeu kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.

Perombakan pejabat eselon I ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Keuangan memperkuat reformasi birokrasi dan mempercepat pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Posting terkait: