Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan strategi percepatan penerimaan pajak pada sisa tahun 2025 akan dilakukan secara profesional melalui micro management, bukan dengan cara “preman” seperti mendatangi wajib pajak secara tiba-tiba. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemetaan potensi pajak yang belum tergarap.
“Kalau ada potensi bocor, itu yang akan dikejar. Bukan berarti jadi kayak preman, gedor rumah orang jam 5 pagi. Kami akan buat penagihan lebih profesional,” ujar Purbaya, dikutip Jumat (24/10/2025).
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan, micro management akan memantau seluruh wajib pajak, menganalisis kepatuhan, dan menutup potensi shortfall dari target penerimaan pajak. Hingga 30 September 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.516,6 triliun, setara 63,5% dari proyeksi akhir tahun sebesar Rp2.387,3 triliun.
Langkah ini mendapat dukungan dari Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, yang menilai upaya pembersihan pegawai Kementerian Keuangan penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh aparatur berintegritas tinggi. Ia juga mengapresiasi inisiatif Layanan Lapor Pak Purbaya untuk menampung laporan dugaan pelanggaran, dengan catatan setiap laporan ditindaklanjuti secara responsif.
Misbakhun menekankan bahwa tindakan tegas terhadap oknum yang menyimpang sejalan dengan tugas Menkeu dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan.