Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan peran penting program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menekan angka putus sekolah di Indonesia. Bahkan, kata dia, tidak sedikit anggota dewan yang merupakan lulusan Paket C, jalur pendidikan setara SMA di luar sekolah formal.
“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.
Pernyataan ini disampaikan Abdul Muti saat merespons pertanyaan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati terkait perlunya memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang tidak terjangkau jalur formal.
Dia juga bercerita soal kunjungan PKBM yang ada di Majalengka, Jawa Barat. Abdul Mu’ti mengatakan bahwa satu PKBM mampu menampung lebih dari 300 peserta didik, dengan mayoritas mengikuti program kesetaraan Paket C atau setara SMA.
“Saya baru pulang dari Majalengka, ada PKBM yang dikelola oleh temannya Pak Lalu. Ternyata sampai ratusan, 300-an lebih. Dan yang paling banyak itu Paket C,” ujarnya.
Jalur Alternatif
Menurut Abdul Mu’ti, program pendidikan Paket A, Paket B, maupun Paket C melalui PKBM menjadi jalur alternatif penting bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. PKBM dinilai bisa menjangkau kelompok rentan yang putus sekolah karena berbagai faktor.
Dia juga membeberkan bahwa tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi. Banyak faktor lain seperti faktor kultural, semisal menikah di usia muda, serta kendala geografis yang membuat akses pendidikan formal sulit dijangkau.
“Angka tidak sekolah kita cukup tinggi, dan sebagiannya itu bukan semata-mata karena ekonomi, tapi sebagian karena alasan kultural, misalnya menikah di usia muda, atau karena geografi,” ungkap Abdul Mu’ti.
Ia menyebut, pemerintah berencana memperluas dan memperkuat PKBM, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Pasalnya, kata Abdul Mu’ti persoalan pendidikan anak Indonesia di luar negeri tidak hanya dialami oleh anak pekerja migran, tetapi juga anak-anak diplomat.
“Kami berencana untuk nanti PKBM di luar negeri akan kita hidupkan lagi dengan skema seperti PKBM di Indonesia,” ujarnya.
Saat ini, kata dia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan kurikulum Indonesia bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia Timur. Program tersebut diharapkan dapat direplikasi di negara-negara lain.
Selain itu, dia mengakui bahwa tingkat serapan pendidikan nonformal masih relatif rendah karena belum sepenuhnya menjadi bagian dari indikator capaian pendidikan. Meski demikian, jumlah peserta program kesetaraan pendidikan diklaim terus meningkat.
“Ternyata terutama program kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C itu alhamdulillah pesertanya banyak,” katanya.
Tata Kelola PKBM
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya penataan tata kelola PKBM, mengingat seluruh peserta didik pendidikan kesetaraan berhak menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Ia juga menekankan perlunya pengawasan program agar tidak terjadi kelulusan yang tidak berjenjang.
“PKBM ini mendapatkan BOP. Jadi semua murid di PKBM kesetaraan mendapatkan BOP sehingga harus kita daftar dan kita pastikan tidak boleh ada yang Paket C-nya lulus lebih dulu sebelum Paket B,” kata dia.