Jakarta, 23 Mei 2026 – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengakui kualitas pendidikan di Indonesia dalam dua tahun terakhir masih belum mencapai target yang diharapkan pemerintah.
Menurut Abdul Mu’ti, persoalan utama pendidikan nasional saat ini berkaitan erat dengan kualitas sumber daya guru, mulai dari kualifikasi akademik, kompetensi, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
“Standar kualitas pendidikan itu masih multitafsir. Tapi yang jelas memang masih banyak persoalan yang harus dibenahi,” ujar Abdul Mu’ti saat berbincang bersama pimpinan redaksi media, Sabtu (23/5/2026).
Banyak Guru Belum Penuhi Kualifikasi
Abdul Mu’ti menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 9, seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal D4 atau S1.
Namun kenyataannya, masih banyak tenaga pendidik di berbagai daerah yang belum memenuhi standar tersebut.
Selain itu, hasil uji kompetensi guru pada tahun lalu juga disebut masih berada di bawah target pemerintah.
Kemendikdasmen kini memfokuskan pembenahan pada tiga aspek utama, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru.
Soroti Perekrutan Guru Bernuansa Politik
Abdul Mu’ti juga menyinggung praktik perekrutan guru di daerah yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan politik dibanding kualitas pendidikan.
Menurutnya, selama dua dekade terakhir banyak pengangkatan guru dilakukan dengan pendekatan populis menjelang pemilihan kepala daerah.
“Guru ini kan wewenangnya ada pada pemerintah daerah, pengangkatan guru selama dua dekade ini bukan menggunakan pendekatan kompetensi, tapi pendekatan populis,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas tenaga pengajar di sejumlah wilayah.
Selain itu, praktik nepotisme dan hubungan kekerabatan juga disebut masih memengaruhi proses pengangkatan guru di daerah.
Staf TU Banyak Dijadikan Guru
Persoalan lain yang disoroti yakni masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga pengajar sehingga merekrut staf Tata Usaha (TU) untuk mengajar.
Padahal, banyak dari mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menyiapkan program beasiswa pendidikan D4 dan S1 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Pada 2025, pemerintah mengalokasikan bantuan sebesar Rp3 juta per semester untuk 12.500 guru TK dan SD.
Dana tersebut juga dapat didukung melalui penggunaan dana BOS untuk pelatihan guru.
Tidak Semua Guru Mau Tingkatkan Kompetensi
Meski program peningkatan kualitas guru telah disiapkan, Abdul Mu’ti mengungkapkan masih ada kendala baru di lapangan.
Menurut dia, tidak semua guru memiliki semangat untuk meningkatkan kompetensi diri.
“Banyak yang misalnya beralasan, sudah lah saya tidak usah aja. Jadi itu masalah baru yang muncul,” ujarnya.
Selain itu, sebagian guru juga terkendala izin dari instansi tempat mereka bekerja.
“Kadang-kadang gurunya semangat, tapi ASN-nya tidak mengizinkan,” tambahnya.
Pemerintah Klaim Tunjangan Guru Naik
Terkait kesejahteraan guru, Abdul Mu’ti menyebut pemerintah telah meningkatkan tunjangan bagi guru ASN dari Rp1 juta menjadi Rp2 juta.
Sementara guru non-ASN atau honorer mendapat tambahan insentif sebesar Rp400 ribu per bulan.
Menurutnya, penentuan besaran tunjangan tidak bisa diputuskan sepihak oleh Kemendikdasmen karena harus melalui persetujuan Kementerian Keuangan.
Ia memastikan pemerintah tetap berupaya memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap kesejahteraan guru,” tegasnya.