“Ya semua daerah lah (wajib). Kebijakannya prinsipnya harus diterapkan, cuma masalah proporsionalnya, proporsinya yang apa nama itu diserahkan kepada daerah diskresinya. Berapa yang WFH, berapa yang WFO,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Tito mengingatkan, kebijakan WFH merupakan kebijakan nasional, sehingga seluruh daerah wajib melaksanakan sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintah pusat.
“Tapi sebagai kebijakan nasional ya harus ikutin, laksanakan ya, untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
“Ini adalah dalam rangka untuk transformasi budaya kerja yang lebih efektif efisien,” sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi pelaksanaan hari pertama kebijakan work from home (WFH) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bogor yang tetap berjalan disiplin melalui pengawasan berbasis teknologi. Hal ini disampaikannya usai meninjau pelaksanaan WFH di Kota Bogor, Jumat (10/4/2026).
Apresiasi tersebut terutama diberikan terhadap penggunaan aplikasi e-kinerja yang memungkinkan pengawasan kinerja ASN tetap terjaga meskipun bekerja dari rumah.
Posting terkait:
Polda Metro Jaya Bongkar Pabrik Pil Zenith di Semarang, 3 Tersangka Ditangkap
Blokade Selat Hormuz: Ketegangan AS–Iran Memanas Usai Negosiasi Gagal
Manchester City Hancurkan Chelsea 3-0 di Stamford Bridge, Dekati Arsenal
Bareskrim Bongkar Jaringan Narkoba Malaysia–Riau, Sita Barang Bukti Rp72 Miliar
Ki Bedil Perakit Senpi Ilegal Ditangkap Setelah 20 Tahun Beroperasi di Jabar
