Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) terkait tindak pidana korupsi karena salah satunya disebabkan permasalahan rekrutmen yang selama ini diterapkan. Dia menyebut selama ini kepala daerah dipilih dengan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat.
“Mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini (terkena OTT),” kata Tito usai menghadiri rapat bersama DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Dia pun tak menampik mekanisme pilkada secara langsung memiliki dampak yang positif, tetapi ada juga dampak negatifnya. Dengan fakta bahwa biaya politik yang mahal, maka tidak menjamin kepala daerah yang terpilih adalah orang-orang yang baik.
Menurut dia, fenomena banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi itu mengalami permasalahan soal kesejahteraan, moral, hingga integritas.
Meskipun kasus yang terbaru adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang terkena kasus korupsi pemerasan terhadap pejabat, menurut dia, permasalahannya bukan hanya soal kasus per kasus. Sebab, kata dia, fenomena kepala daerah korupsi itu terjadi beberapa kali terjadi dalam waktu singkat.
“Ada problema dasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini di yang digunakan mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung,” katanya.