Jakarta, 22 Juli 2025 – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mendukung Program Strategis Nasional pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas evaluasi dukungan Pemda terhadap program perumahan tersebut. Dalam rapat yang digelar secara hybrid di kantor Kemendagri, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyepakati pembebasan retribusi PBG dan BPHTB untuk MBR guna mempercepat realisasi program.
“BPHTB yang biasanya 5 persen dari NJOP serta retribusi PBG dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar tidak membebani mereka,” ujarnya.
Untuk mempermudah pengawasan, pemerintah telah menyediakan sistem pendataan daring yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hingga kini, tercatat 47.654 PBG dan 244.722 BPHTB telah diterbitkan secara nasional. Pemda diminta untuk terus memperbarui data secara aktif.
Mendagri juga menegaskan bahwa data pembangunan dan renovasi rumah akan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar sesuai dengan dokumen penerbitan. Ia mengimbau kepala daerah agar tidak khawatir akan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan lebih mengutamakan dukungan bagi warga tidak mampu.
“Jangan merasa kecil hati PAD-nya berkurang, masa kita mau narik dari orang yang tidak mampu,” pungkasnya.