Liputan6.com, Jakarta – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi daerah penghasil.
Ketua Umum SPKS, Sabarudin mengatakan, selama ini daerah penghasil sawit masih menerima bagian yang kecil dari kekayaan yang dihasilkan dari wilayahnya sendiri.
“Sementara negara memperoleh penerimaan yang sangat besar dari sektor sawit melalui berbagai pungutan ekspor dan bea keluar,” kata dia dikutip dari Antara, Sabtu (18/4/2026).
Menurut dia dana bagi hasil sawit adalah hak daerah penghasil. Namun kenyataannya, dana yang kembali ke daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan sawit dan penerimaan negara dari sektor ini.
Ia meminta pemerintah pusat harus lebih adil dalam mendistribusikan manfaat ekonomi sawit kepada daerah. Menurut dia, saat ini skema dana bagi hasil Sawit diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2023 dan diperbarui melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026.
Dana ini, lanjut dia, bersumber dari penerimaan negara yang berasal dari bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, yang seharusnya dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan daerah penghasil.
Menurut dia SPKS menilai bahwa kebijakan fiskal sektor sawit saat ini masih belum mencerminkan prinsip keadilan bagi daerah penghasil.
Pihaknya menyoroti bahwa pemerintah terus meningkatkan pungutan dari sektor sawit. Pada tahun 2026, tarif bea keluar crude palm oil (CPO) mencapai 148 dolar Amerika Serikat atau Rp2,5 juta lebih per metrik ton.
Sementara pungutan ekspor CPO juga meningkat menjadi 123,7035 dolar Amerika Serikat atau Rp2,1 juta per MT atau sekitar 12,5 persen dari harga referensi CPO periode April 2026.
Ia mengatakan sebagian besar dana pungutan ekspor tersebut justru dialokasikan untuk subsidi program biodiesel, terutama untuk program mandatori biodiesel B40.