Makan Bergizi Gratis (MBG): Update Terbaru Status Pelaksanaan Program dan Anggaran 2025

Jakarta Pada awal tahun 2025, Indonesia memulai babak baru dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini, yang merupakan salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo Subianto secara resmi diberlakukan pada 6 Januari 2025. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan fondasi bagi generasi emas Indonesia 2045.

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 15 Agustus 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 menjadi langkah awal yang krusial dalam mempersiapkan pelaksanaan program ini. Badan Gizi Nasional, yang dipimpin oleh Dadan Hindayana sejak 19 Agustus 2024, bertanggung jawab penuh dalam mengawal operasional dan pengawasan MBG.

Berikut update terbaru jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2025.

Polemik Anggaran MBG: Menkeu Purbaya Luruskan Klaim Pengembalian Dana Rp 100 Triliun BGN

Kontroversi muncul terkait laporan pengembalian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ke kas negara. Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyatakan bahwa lembaganya telah mengembalikan sebagian besar dari alokasi dana standby karena dinilai tidak akan terserap habis di tahun berjalan. Menurut Dadan, BGN menerima alokasi anggaran Rp 71 triliun ditambah dana standby Rp 100 triliun, dan Rp 70 triliun di antaranya dikembalikan karena kemungkinan tidak terserap.

Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi yang meluruskan narasi tersebut. Purbaya menegaskan bahwa dana sebesar Rp 100 triliun yang disebut dikembalikan tersebut, sesungguhnya belum pernah dianggarkan secara resmi oleh pemerintah. Hal ini berarti klaim pengembalian dana tersebut hanya bersifat rencana permintaan anggaran yang belum direalisasikan.

“Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” kata Menkeu Purbaya.

Purbaya menjelaskan bahwa permintaan anggaran Rp 100 triliun masih dalam tahap perencanaan dan tidak masuk ke pos anggaran riil. Ia menyebut, anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk program MBG tahun berjalan adalah Rp 71 triliun. Terkait penggunaan dana yang sudah dianggarkan, Purbaya mencatat bahwa hingga Oktober 2025, penyerapan anggaran program MBG baru mencapai sekitar 23 persen.

Menkeu Purbaya juga menyoroti realisasi anggaran MBG yang sudah dialokasikan. Menkeu menekankan pentingnya mendorong penyerapan anggaran ini agar manfaat program terasa luas.

“Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober. Sekarang kan baru 23 persen kalau nggak salah penyerapannya kan. Nah kita kan pastikan dia bisa menyerap dengan baik Rp 71 triliun sampai akhir tahun,” ujarnya.

Korban Keracunan MBG Capai 11.566 hingga Oktober 2025

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis data terbaru mengenai jumlah korban keracunan yang diduga berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data yang dikumpulkan hingga 12 Oktober 2025 menunjukkan eskalasi kasus yang mengkhawatirkan, dengan total korban keracunan mencapai angka 11.566 jiwa. Dalam periode satu minggu (6–12 Oktober 2025) saja, tercatat adanya penambahan 1.084 korban baru.

Eskalasi kasus keracunan ini menunjukkan penyebaran geografis yang semakin meluas, di mana dua provinsi baru, yakni Kalimantan Selatan (Kab. Banjar) dan Gorontalo (Kota Gorontalo), kini turut melaporkan kasus keracunan MBG. JPPI juga mencatat bahwa korban tidak hanya terbatas pada peserta didik, melainkan meluas hingga mencakup guru, balita, ibu hamil, dan anggota keluarga lain yang terpapar melalui paket MBG yang dibawa pulang. Lonjakan kasus ini dinilai sebagai bukti nyata kegagalan pengendalian mutu di lapangan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, melontarkan kritik keras terhadap pengelola program, menuding adanya kelalaian sistemik dan krisis tanggung jawab publik. Matraji mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas.

“Setiap pekan ribuan anak tumbang karena MBG, tapi negara justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah krisis tanggung jawab publik,” ujarnya.

JPPI juga menyoroti kegagalan tata kelola BGN. “JPPI menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) gagal menjalankan prinsip dasar tata kelola: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik,” papar Ubaid.

Melihat kondisi yang terus memburuk, JPPI secara tegas merekomendasikan penghentian total sementara semua dapur MBG sampai audit independen dan aturan hukum yang jelas dapat dibentuk. Mereka menilai menjalankan program dengan ribuan korban setiap minggu merupakan bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan.

JPPI juga meminta pemerintah untuk memperkuat transparansi draf Peraturan Presiden terkait MBG dan membersihkan konflik kepentingan yang merajalela dalam pengelolaan dapur program.

TNI AD Kirim 34 Personel ke Singapura Pelajari Manajemen Makanan Militer

TNI Angkatan Darat (TNI AD) menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengirimkan 34 personel untuk mengikuti pelatihan manajemen makanan militer di Singapura. Pengiriman 34 personel tersebut, yang terdiri dari prajurit, anggota Persit Kartika Chandra Kirana, pendamping militer, dan peninjau, dilakukan untuk mengikuti Institutional Food Management Training di Army Combat Service Support Command (CSSCOM), Singapura, pada 13-18 Oktober 2025.

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan Kasad Singapura pada Juli 2025. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem penyediaan makanan bergizi di lingkungan TNI AD agar aman, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung program MBG Presiden Prabowo Subianto. Peserta akan mendalami empat pilar utama manajemen makanan institusional: food preparation, food safety, food nutrition, dan food technology.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan bahwa ilmu yang diperoleh dari pelatihan berstandar internasional ini akan diimplementasikan secara langsung di Indonesia. Para peserta diproyeksikan menjadi kader yang dapat menularkan ilmu tersebut secara luas.

“Berbagai materi dan informasi yang diperoleh dari pelatihan tersebut nantinya akan diaplikasikan untuk menyukseskan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” kata Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

Setelah pelatihan selesai, para personel diwajibkan menyusun panduan teknis dan menerapkan sistem manajemen makanan institusional di lingkungan Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) TNI AD. Langkah ini menunjukkan bahwa TNI AD tidak hanya fokus pada ketahanan pangan internal, tetapi juga mendukung agenda strategis nasional dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

BPJS Kesehatan Siap Tanggung Biaya Keracunan MBG

BPJS Kesehatan menyatakan kesiapan mereka untuk menanggung biaya penanganan medis bagi peserta yang menjadi korban keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, jaminan ini hanya dapat berlaku jika dua syarat utama terpenuhi: peserta yang bersangkutan adalah peserta aktif BPJS Kesehatan dan insiden keracunan tersebut tidak dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan batasan penjaminan ini. Jika kasus keracunan ditetapkan sebagai KLB lokal, maka tanggung jawab penanganan dan pembiayaan akan beralih sepenuhnya ke Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini mengacu pada prosedur dan mekanisme penanganan penyakit menular atau kasus keracunan massal yang diatur oleh pemerintah.

Ghufron menegaskan bahwa program JKN memiliki prinsip portabilitas, yang memungkinkan peserta aktif mengakses pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas mitra BPJS Kesehatan di Indonesia.

“Biaya penanganan medis dalam kasus keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan selama bukan kejadian luar biasa (KLB),” kata Ali Ghufron Mukti.

Ia menambahkan, “Sepanjang tidak ada declare bahwa itu masalah terkait dengan KLB, kalau KLB lokal, maka tanggung jawabnya pemda,”

Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menambahkan pentingnya transparansi data kasus keracunan MBG yang akan dibuka untuk publik melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Program MBG: Implementasi Janji Kampanye Presiden Prabowo

Perjalanan Program Makan Bergizi Gratis dimulai jauh sebelum peluncurannya. Sebagai program unggulan saat Pilpres 2024, berbagai persiapan telah dilakukan. Pada Oktober 2024, uji coba program telah dilaksanakan sejak Mei 2024, melibatkan kolaborasi dengan UMKM dan mitra transportasi online untuk menguji berbagai mekanisme operasional. Pada 10 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan penyerahan DIPA 2025 telah menekankan strategisnya program ini dalam memberdayakan ekonomi di tingkat desa hingga provinsi.

Puncak peluncuran terjadi pada 6 Januari 2025, ketika MBG resmi dimulai di 26 provinsi di seluruh Indonesia. Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah siap beroperasi untuk melayani jutaan penerima manfaat. Anggaran awal sebesar Rp 71 triliun dialokasikan untuk satu tahun penuh, dengan target menjangkau 19,47 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah (PAUD hingga SMA), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Seiring berjalannya waktu, program ini menunjukkan perkembangan signifikan. Pada 23 Mei 2025, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran mencapai Rp3 triliun, menjangkau hampir 4 juta penerima manfaat melalui 1.386 SPPG. Target penerima manfaat pun dinaikkan secara ambisius menjadi 82,9 juta pada kuartal keempat 2025. Pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa MBG telah menjangkau 20 juta penerima dan berhasil menciptakan 290 ribu lapangan kerja. Per 3 Oktober 2025, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran mencapai Rp20,6 triliun, melayani 31,2 juta penerima di seluruh Indonesia, dengan 11.504 SPPG aktif.

Alasan Munculnya Program MBG

Program MBG diinisiasi sebagai respons terhadap permasalahan gizi buruk dan stunting yang masih tinggi di Indonesia, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Presiden Prabowo Subianto sendiri terinspirasi untuk menggagas program ini sejak tahun 2012, setelah melihat anak-anak pekerja pabrik yang mengonsumsi makanan sisa, memicu kepeduliannya terhadap pemenuhan gizi anak bangsa. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasok pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pihak-Pihak yang Terlibat

Keberhasilan MBG merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak:

• Presiden Prabowo Subianto: Penggagas utama program.
• Badan Gizi Nasional (BGN): Pelaksana teknis, koordinator, dan pengawas di lapangan, dipimpin oleh Dadan Hindayana dan Wakil Kepala Nanik S Deyang.
• Kementerian Keuangan: Pengelola dan pemantau anggaran.
• Kementerian Kesehatan: Penjamin keamanan pangan dan pembina gizi.
• Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Koordinator kebijakan pangan.
• Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) / Dapur Umum: Unit pelaksana di tingkat lokal.
• Penerima Manfaat: Anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
• Petani Lokal, UMKM, BUM Desa, Nelayan: Pemasok bahan baku dan penerima dampak ekonomi.
• International Chef Association: Menyediakan 5.000 juru masak profesional untuk mendampingi SPPG.
• TNI, Polri, Ormas Keagamaan, Koperasi, Yayasan: Mitra koordinasi lintas lembaga.

Dampak Langsung dan Lanjutan

Secara langsung, program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat, memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang lebih baik. Meskipun tidak ada laporan korban jiwa atau luka langsung akibat program, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menyoroti adanya beberapa dapur mitra yang belum memenuhi standar kelayakan, yang menjadi fokus perbaikan bersama.

Dampak jangka panjang program ini sangat luas. Dari sisi ekonomi, MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja per Agustus 2025, meningkatkan pendapatan petani lokal dan UMKM, serta mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau Rp 14,61 triliun dengan alokasi Rp 71 triliun.

Program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19% dan pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0,39%. Secara sosial, MBG berkontribusi pada penurunan angka stunting, peningkatan gizi dan kesehatan anak, peningkatan kehadiran dan keterlibatan belajar di sekolah, serta peningkatan inklusi sosial dan literasi gizi.